Berdasarkan tesis Andini Cahyaning Pratiwi, Magister Sains Ekonomi Islam, Universitas Airlangga (2023)
Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Secara teori, zakat, infak, dan sedekah (ZIS) bisa menjadi kekuatan besar untuk mengurangi kemiskinan. Namun dalam wawancara penelitian ini, seorang narasumber menyebut potensi zakat yang dihitung BAZNAS mencapai sekitar Rp30 triliun, sementara realisasinya tidak sampai 10 persen. Mengapa jaraknya begitu jauh?
Sebuah tesis di Universitas Airlangga mencoba mencari akar masalahnya, dengan melihat dua lembaga amil zakat milik organisasi massa Islam terbesar di Indonesia: LAZISMU (Muhammadiyah) dan NU CARE-LAZISNU (Nahdlatul Ulama).
Bagaimana penelitian ini dilakukan?
Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode studi kasus. Peneliti mengkaji LAZISNU Jawa Timur dan LAZISMU di tingkat Kabupaten Sidoarjo, lalu mewawancarai para ahli: akademisi, praktisi zakat, perwakilan pemerintah sebagai regulator, dan unsur masyarakat. Para ahli ini juga diminta merekomendasikan solusi.
Masalah di dalam lembaga
Peneliti menemukan masalah internal di kedua lembaga, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga hal
Sumber daya manusia. Kompetensi dan pemahaman sebagian amil, yaitu petugas pengelola zakat, masih rendah.
Budaya organisasi. Kepengurusan berganti secara periodik, dan setiap pergantian ikut mengubah program. Penunjukan amil juga disebut cenderung subjektif.
Akuntabilitas. Kedua lembaga belum pernah diaudit oleh pihak eksternal, dan pencatatan serta pelaporannya belum sepenuhnya mengikuti standar akuntansi zakat PSAK 109.
Masalah dari luar
Di sisi regulator, Kementerian Agama berperan ganda sebagai pembuat aturan sekaligus pelaksana. Sosialisasi tentang keberadaan lembaga zakat, baik milik ormas maupun swasta, dinilai kurang, serta evaluasi dan sanksi bagi lembaga yang bermasalah masih lemah.
Di sisi masyarakat, edukasi zakat rendah, kajian zakat di masjid minim, dan masih ada stereotip terhadap kedua lembaga.
Solusi dari para ahli
Para ahli merekomendasikan langkah-langkah berikut:
1. Bangun citra lembaga yang amanah. Terima masukan dari masyarakat dan hindari iklan berbiaya tinggi.
2. Selaraskan visi organisasi induk dengan kenyataan di lapangan, dan hindari penunjukan amil secara subjektif.
3. Lakukan audit eksternal dan konsolidasikan sistem pencatatan antar lembaga zakat sesuai PSAK 109.
4. Perkuat peran pemerintah. Pemerintah diharapkan menjadi ruang yang menjembatani lembaga zakat, memastikan fungsi organisasi pengelola zakat berjalan, menyelenggarakan sertifikasi amil yang tidak membebani, bersosialisasi dengan pemangku kepentingan, dan memberi teladan bagi masyarakat.
Apa artinya bagi kita?
Pesan utamanya: seret atau lancarnya zakat bukan hanya soal kesadaran orang berzakat, tetapi juga soal kepercayaan. Orang menyalurkan zakatnya kepada lembaga yang mereka yakini amanah, transparan, dan dikelola oleh amil yang kompeten. Audit independen, laporan yang terstandar, dan amil yang profesional menjadi fondasi kepercayaan itu.
Bagi masyarakat, ada pula pekerjaan rumah: mengenal lembaga zakat yang resmi, mau bertanya, dan ikut belajar tentang zakat agar penyaluran dana tepat dan tidak mudah termakan stereotip.
Catatan agar tidak salah baca
Penelitian ini studi kasus pada dua lembaga di wilayah tertentu, dengan data dari wawancara yang bergantung pada tafsir peneliti, sehingga kemungkinan bias tetap ada. Temuannya belum tentu berlaku untuk semua lembaga zakat di Indonesia, tetapi dapat menjadi acuan awal bagi pemerintah dan pengelola zakat untuk membenahi diri.
Ketika amil kompeten, laporan terbuka, dan masyarakat teredukasi, jarak antara potensi dan realisasi zakat berpeluang menyempit.