Disarikan dari tesis Aziz Maulana Akhsan, Magister Sains Ekonomi Islam, Universitas Airlangga (2024)
Setelah salat Jumat, jamaah berhamburan keluar. Sebagian langsung menuju minimarket kecil di pojok halaman masjid, membeli air mineral, sabun, atau kebutuhan dapur untuk di rumah. Pemandangan seperti ini mulai muncul di sejumlah masjid di Surabaya. Pertanyaannya: apakah unit usaha masjid seperti ini sudah berjalan sehat, atau sekadar “ada”?
Masjid Tak Hanya untuk Salat
Sejak zaman Rasulullah SAW, masjid bukan hanya tempat ibadah. Masjid Nabawi juga menjadi pusat pendidikan, tempat menyelesaikan persoalan umat, hingga pusat pemberdayaan ekonomi lewat Baitul Mal. Karena itu, gagasan masjid yang punya unit usaha sebenarnya bukan hal baru. Ia justru upaya menghidupkan kembali fungsi lama masjid.
Potensinya pun besar. Indonesia punya ratusan ribu masjid dan musala. Sebuah masjid adalah tempat orang berkumpul lima kali sehari, saling kenal, dan didorong oleh iman untuk berbagi. Pengurus (takmir) juga umumnya tahu siapa warga sekitar yang membutuhkan bantuan.
Kenapa Surabaya?
Penelitian ini mengambil Surabaya sebagai lokasi karena beberapa alasan:
1. Pasar yang besar. Sekitar 2,7 juta warga Surabaya beragama Islam, atau kurang lebih 85,9% penduduk kota.
2. Jumlah masjid banyak. Data Kemenag Jawa Timur mencatat 1.759 masjid dan 1.950 musala di Surabaya pada 2023.
3. Lahan mahal dan terbatas. Halaman, teras, atau area parkir masjid bisa menjadi tempat berdagang yang terjangkau, misalnya dengan gerobak yang mudah dipindahkan dan tidak mengganggu jamaah.
4. Daya beli relatif tinggi, sehingga peluang barang dagangan laku juga lebih besar.
Peneliti mengamati tiga masjid yang sudah punya unit usaha: Masjid Gunung Sari Indah dengan MGSI Mart, Masjid At-Taqwa dengan Baitut Tamwil, dan Masjid Baitul Hakam dengan minimarketnya. Ia juga mewawancarai para takmir, akademisi, serta perwakilan regulator seperti Kemenag, Dewan Masjid Indonesia, dan organisasi keagamaan.
Lima Masalah yang Dihadapi
Dari kajian literatur dan wawancara, masalah pengelolaan unit usaha masjid dikelompokkan ke dalam lima aspek.
1. Sumber daya manusia (SDM). Pengurus masjid umumnya orang-orang yang punya pekerjaan utama. Kegiatan masjid sering baru bisa digarap pada hari libur, dan hanya segelintir orang yang benar-benar aktif. Para narasumber menilai kekurangan pengelola dan minimnya pengetahuan soal promosi online maupun offline sebagai persoalan paling mendesak.
2. Manajemen. Tidak semua pengurus memandang masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi. Dana yang terkumpul kerap habis untuk renovasi dan pembangunan, bukan untuk modal usaha yang memberi manfaat berkelanjutan bagi jamaah. Pengelolaan dana masjid juga dinilai belum optimal.
3. Pemasaran. Unit usaha masjid belum memanfaatkan media sosial dan e-commerce secara maksimal, padahal pembelinya tidak hanya jamaah yang lewat.
4. Keuangan usaha. Unit usaha kesulitan mengakses modal perbankan, sulit memisahkan modal dari keuntungan, dan belum terbiasa melakukan pencatatan keuangan. Padahal laporan keuangan adalah kunci untuk mengetahui apakah usaha untung atau justru merugi diam-diam.
5. Regulasi. Belum ada aturan khusus tentang pengelolaan unit usaha berbasis masjid. Aturan yang ada, yaitu PMA No. 56 Tahun 2006, baru mengatur pengelolaan masjid dari sisi ibadah, pendidikan, dan sosial.
Menariknya, kelima aspek ini dinilai nyaris sama pentingnya oleh para narasumber. Artinya, memperbaiki satu sisi saja tidak cukup. Masalahnya saling terkait.
Lima Strategi yang Disepakati
Penelitian ini memakai metode Analytic Network Process (ANP), yaitu cara mengolah penilaian para ahli untuk menentukan mana masalah dan solusi yang diprioritaskan. Tingkat kesepakatan antarnarasumber tergolong tinggi. Mereka menyepakati lima strategi berikut:
1. Membuat regulasi khusus yang mengatur pengelolaan unit usaha berbasis masjid. Ini mendapat prioritas tertinggi di klaster solusi.
2. Menggelar seminar dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pengelola, termasuk soal pemasaran offline dan online dengan menghadirkan tenaga ahli.
3. Membentuk koperasi syariah masjid untuk memperkuat permodalan, termasuk pendampingan penyusunan laporan keuangan.
4. Memaksimalkan promosi lewat media offline maupun online, seperti media sosial dan e-commerce.
5. Mengoptimalkan pengelolaan dana masjid agar sebagian penerimaan bisa menjadi modal usaha.
Bukan Sekadar Cari Untung
Peneliti menegaskan bahwa tujuan unit usaha masjid bukan semata keuntungan. Jika dikelola baik, usaha ini bisa menopang kegiatan dakwah, menyediakan lapangan kerja bagi warga sekitar, dan menjadi jembatan antara jamaah yang berkecukupan dengan mereka yang membutuhkan. Bentuknya pun beragam, mulai dari koperasi, lembaga keuangan, perdagangan, sampai layanan konsultasi seperti kesehatan, psikologi, dan pernikahan.
Pesan lainnya: jika pengurus tidak disiapkan secara kompeten dan tidak ada sinergi dengan pemerintah serta organisasi keagamaan, gagasan masjid sebagai penggerak ekonomi umat akan sulit terwujud.
Yang Perlu Dicatat
Penelitian ini bersifat kualitatif dan bertumpu pada penilaian sejumlah ahli di Surabaya, serta hanya menelaah tiga masjid. Peneliti juga mengakui tidak sempat menggelar diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan para pakar karena kesulitan mengatur jadwal. Hasilnya lebih tepat dibaca sebagai peta masalah dan arah kebijakan, bukan angka pasti yang berlaku di semua masjid.
Penutup
Masjid yang makmur bukan hanya yang ramai saat salat, tetapi juga yang mampu memberi manfaat ekonomi bagi jamaahnya. Untuk sampai ke sana, takmir tidak bisa berjalan sendiri. Ia butuh pelatihan, pendampingan keuangan, akses modal, dan payung aturan dari pemerintah. Jadi, ketika Anda membeli sesuatu di unit usaha masjid, ingatlah bahwa di balik kasir kecil itu ada pekerjaan besar yang masih menunggu dukungan banyak pihak.