Berdasarkan tesis Aninda Adistyana Dewi, Magister Sains Ekonomi Islam, Universitas Airlangga (2023)
Iklan “trading emas, minyak, dan komoditi lain dari rumah” semakin sering muncul. Peluang untung terlihat besar dan prosesnya tampak mudah. Bagi umat Muslim, ada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah perdagangan berjangka komoditi ini sesuai syariah?
Sebuah tesis di Universitas Airlangga mencoba menjawabnya dengan memeriksa praktik nyata di sebuah perusahaan pialang berjangka di Surabaya.
Apa itu perdagangan berjangka?
Secara sederhana, perdagangan berjangka adalah kesepakatan jual beli suatu komoditi dengan harga yang ditetapkan sekarang, tetapi penyerahan atau penyelesaiannya dilakukan di masa depan. Di Indonesia, transaksi ini berlangsung di bursa komoditi dan melibatkan perusahaan pialang sebagai perantara bagi nasabah.
Majelis Ulama Indonesia lewat Dewan Syariah Nasional telah menerbitkan Fatwa DSN MUI No. 82 Tahun 2011 tentang perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah. Fatwa inilah yang dijadikan tolok ukur dalam penelitian ini.
Secara prinsip, tidak dilarang, tetapi ada syaratnya
Penelitian ini menegaskan bahwa secara normatif jual beli berjangka tidak dilarang selama memenuhi syarat dalam fatwa. Di antaranya:
– Tidak mengandung spekulasi.
– Ada kebutuhan transaksi yang nyata, atau untuk berjaga-jaga.
– Jika menukar mata uang sejenis, nilainya harus sama dan dilakukan tunai.
– Jika berlainan jenis, penukaran memakai kurs yang berlaku saat transaksi dan dilakukan tunai.
Temuan di lapangan
Peneliti memakai metode studi kasus di PT Midtou Aryacom Future Surabaya, dengan wawancara dan dokumentasi. Hasilnya, praktik di perusahaan itu belum mencapai target kesesuaian syariah, karena dua hal utama:
Tidak ada penyerahan fisik di akhir kontrak. Yang dikejar nasabah umumnya uang tunai dari selisih harga, bukan kepemilikan barangnya.
Objek yang diperdagangkan berupa nilai kontrak atau indeks. Menurut penelitian ini, hal itu tidak sejalan dengan ketentuan fatwa tentang objek perdagangan. Peneliti mencatat bahwa walaupun nilai kontrak itu berpijak pada aset dasar, praktiknya akan lebih sesuai syariah bila ada penyerahan fisik saat kontrak berakhir.
Akibatnya, peran perusahaan sebagai perantara, termasuk akad wakalah (pemberian kuasa) yang dipakai, dinilai kurang sempurna.
Sisi baiknya
Penelitian ini juga mencatat hal positif. Perusahaan dinilai sangat optimal dalam mendampingi nasabah selama belum menutup akun, dan perjanjian serta pembayaran upah perantara berlangsung transparan.
Pesan bagi pembaca
Peneliti memberi sejumlah saran:
1. Bagi masyarakat: niat sulit diketahui dari luar, tetapi bila niatnya semata mengejar uang dan keuntungan, lebih baik tidak bertransaksi di perdagangan ini. Bertransaksi dinilai lebih tepat bila memang bertujuan berinvestasi dan membeli komoditinya, atau karena kebutuhan yang mendesak.
2. Bagi perusahaan pialang: perhatikan ketentuan fatwa di samping aturan hukum formal, demi keberkahan dan kemaslahatan transaksi.
3. Bagi pemerintah dan regulator: pertimbangkan revisi atau pembaruan Fatwa DSN MUI No. 82 Tahun 2011 sesuai perkembangan ekonomi dan teknologi.
4. Bagi akademisi: konsep seperti margin, leverage, dan fix rate masih perlu dikaji dari sisi syariah.
Catatan agar tidak salah baca
Penelitian ini mengkaji satu perusahaan, sehingga hasilnya tidak bisa digeneralisasi ke semua pialang berjangka. Peneliti juga mengaku kesulitan memperoleh data yang mendalam karena sulit bertemu Dewan Pengawas Syariah maupun perwakilan DSN MUI. Tulisan ini bukan fatwa, dan bagi yang ragu, bertanya langsung kepada ulama atau lembaga yang berwenang tetap langkah yang tepat.
Pelajarannya: label “syariah” tidak cukup. Yang menentukan adalah apakah setiap rukun dan syarat transaksi benar-benar dijalankan, mulai dari niat, objek, hingga penyerahan barangnya.