(FEB NEWS) SURABAYA – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (FEB UNAIR) bersama Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyelenggarakan INDEF School of Political Economy (ISPE) Surabaya 2026 melalui agenda Seminar Publik bertema “Kebijakan Industrialisasi Hijau: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Jawa Timur”. Kegiatan berlangsung secara luring pada Rabu, 26 Agustus 2026, di Aula Tirtodiningrat FEB UNAIR, sebagai ruang kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga riset, pemerintah, dan masyarakat dalam membahas dinamika ekonomi politik serta tantangan pembangunan daerah.
ISPE Surabaya 2026 dirancang sebagai ruang belajar kolaboratif untuk menelaah hubungan antara kekuasaan, kebijakan, dan ekonomi dalam proses industrialisasi hijau nasional, khususnya relevansinya bagi Jawa Timur sebagai salah satu pusat industri terbesar di Indonesia. Melalui diskusi, studi kasus, dan simulasi kebijakan, kegiatan ini mendorong peserta untuk merumuskan gagasan dan strategi agar agenda industrialisasi hijau Indonesia mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan sosial, berkelanjutan secara ekologis, sekaligus berdaulat secara ekonomi.
Kolaborasi FEB UNAIR dan INDEF dalam ISPE Surabaya 2026 menjadi bagian penting dalam menghadirkan ruang akademik yang mempertemukan perspektif pemerintah, peneliti, akademisi, dan masyarakat untuk membahas isu strategis perekonomian Indonesia. Tidak hanya mengangkat industrialisasi hijau dan daya saing Jawa Timur, rangkaian kegiatan juga membahas pengendalian inflasi, ketimpangan antardaerah, transisi energi, hingga penguatan kemandirian fiskal daerah.
Kegiatan diawali dengan sambutan Prof. Dr. Rudi Purwono, S.E., M.SE., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, yang kemudian dilanjutkan dengan sambutan Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc – Ekonom Senior, INDEF. Kehadiran kedua pimpinan tersebut menegaskan sinergi antara FEB UNAIR sebagai institusi pendidikan tinggi dan INDEF sebagai lembaga riset ekonomi dalam menghadirkan forum diskusi yang menghubungkan kajian akademik dengan kebutuhan kebijakan.
Rangkaian kegiatan kemudian memasuki sesi keynote speech pertama yang menghadirkan Dr. H. Emil Elestianto Dardak, B.Bus., M.Sc. – Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, dengan topik “Industri Hijau dan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur: Peluang & Tantangan”. Paparan tersebut memberikan perspektif mengenai peluang dan tantangan pengembangan industri hijau dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat daya saing Jawa Timur.
Perspektif pemerintah pusat kemudian hadir melalui keynote speech kedua yang disampaikan Dr. H. Apep Fajar Kurniawan, S.Th.I., MM, M.Si., Staf Khusus Menteri Bidang Politik dan Pembentukan Jaringan, Kementerian Dalam Negeri. Ia membawakan materi “Menjaga Momentum Pertumbuhan: Evaluasi Kinerja Ekonomi Semester I 2026 dan Strategi Pengendalian Inflasi Daerah”.
Dalam paparannya, Dr. Apep menekankan pentingnya data sebagai fondasi pengendalian inflasi. Menurutnya, karakteristik Indonesia sebagai negara dengan wilayah yang luas dan kondisi daerah yang beragam membuat pengendalian inflasi membutuhkan pemantauan secara berkala hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Kemendagri, lanjutnya, melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi secara rutin setiap minggu dengan melibatkan pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait. Mekanisme tersebut menjadi instrumen untuk membaca perkembangan harga sekaligus mengidentifikasi faktor yang berkontribusi terhadap perubahan inflasi di berbagai daerah.
Sejak pertama kali dilaksanakan pada 22 Oktober 2022, rapat koordinasi tersebut terus dilakukan secara berkala dan dalam paparannya disebut telah mencapai 181 kali pelaksanaan. Berbagai kementerian dan lembaga dilibatkan sesuai dengan komoditas maupun faktor yang menjadi penyebab perubahan inflasi.
Namun, menurut Dr. Apep, persoalan inflasi tidak dapat dibaca hanya melalui angka inflasi nasional. Kondisi tersebut juga perlu dilihat berdasarkan karakteristik dan kapasitas fiskal masing-masing daerah.
Ia menjelaskan bahwa terdapat kesenjangan kemampuan fiskal antardaerah. Sebagian besar kabupaten masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pemerintah pusat. Kondisi ini menjadi tantangan bagi daerah dalam menjalankan pembangunan, memenuhi pelayanan publik, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.
Karena itu, ia mendorong adanya penguatan kemandirian fiskal daerah, termasuk melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan aset, serta peningkatan profesionalisme Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
FEB UNAIR dan INDEF Didorong Perkuat Riset Kebijakan
Salah satu pesan strategis yang mengemuka dalam sesi tersebut adalah pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga riset, dan perguruan tinggi. Dr. Apep menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh pemerintah seorang diri.
“Tidak ada superhero, yang ada super team,” menjadi salah satu pesan yang disampaikan Dr. Apep untuk menggambarkan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan.
Dalam konteks tersebut, FEB UNAIR dan INDEF memiliki posisi strategis untuk memperkuat kontribusi akademik dan riset dalam merumuskan alternatif kebijakan. Dr. Apep mendorong INDEF dan kalangan perguruan tinggi untuk menghasilkan penelitian yang tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah.
Ia juga berharap forum ISPE dapat melahirkan paper atau rekomendasi akademik resmi yang dapat disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri, khususnya mengenai alternatif solusi pengendalian inflasi daerah dan strategi memperkuat kemandirian fiskal.
Dorongan tersebut sekaligus memperkuat posisi ISPE Surabaya 2026 sebagai ruang temu antara dunia akademik, lembaga riset, dan pembuat kebijakan. Melalui pendekatan diskusi, studi kasus, dan simulasi kebijakan, forum ini diarahkan tidak hanya untuk memahami persoalan ekonomi politik, tetapi juga mendorong lahirnya gagasan kebijakan yang aplikatif.
Akademisi FEB UNAIR Turut Perdalam Perspektif Ekonomi Politik
Kolaborasi FEB UNAIR dalam ISPE Surabaya 2026 juga tercermin melalui keterlibatan akademisi FEB UNAIR dalam rangkaian sesi seminar. Pada sesi “Ketimpangan Inflasi Antar Daerah: Tantangan Struktural dan Solusi Kebijakan Nasional”, hadir Prof. Dr. Deni Kusumawardani, S.E., M.Si., Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, yang membawakan materi “Ekonomi Politik Transisi Energi: Menakar Kepentingan, Kebijakan, dan Keberlanjutan”.
Sesi tersebut juga menghadirkan Esther Sri Astuti, Ph.D., Direktur Eksekutif INDEF, dengan materi “Membaca Arah Ekonomi Indonesia: Evaluasi Kinerja dan Tantangan Semester I 2026”, serta Dr. Mochamad Devis Susandika,. S.STP., M.SE – Kordinator Substansi Kebijakan dan Sarana Perekonomian di Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur yang “Menjaga Stabilitas Harga: Strategi dan Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Inflasi”.
Dengan komposisi tersebut, FEB UNAIR–INDEF menghadirkan forum yang tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga mempertemukan perspektif akademik, riset, dan kebijakan publik. Diskusi yang berlangsung diharapkan mampu memperkaya pemahaman mengenai persoalan ekonomi Indonesia sekaligus menghasilkan gagasan yang relevan untuk menjawab tantangan pembangunan daerah.
Melalui ISPE Surabaya 2026, FEB UNAIR menegaskan perannya sebagai mitra akademik dan intelektual dalam membangun dialog kebijakan berbasis riset, sementara INDEF menghadirkan perspektif lembaga riset dalam membaca dinamika ekonomi Indonesia. Sinergi keduanya diharapkan dapat terus berkembang menjadi kolaborasi riset dan pengembangan rekomendasi kebijakan yang memberikan kontribusi nyata bagi penguatan daya saing Jawa Timur, stabilitas ekonomi, kemandirian daerah, dan pembangunan berkelanjutan.