Berdasarkan tesis Alfath Shifa Ghifara, Magister Sains Ekonomi Islam, Universitas Airlangga (2022)
Setiap tahun, pemerintah provinsi menyusun APBD, daftar panjang tentang ke mana uang daerah akan dibelanjakan. Angkanya triliunan rupiah. Pertanyaan sederhananya: apakah uang sebesar itu benar-benar mengurangi kemiskinan?
Sebuah penelitian dari Universitas Airlangga mencoba menjawabnya dengan cara yang tidak biasa, yaitu membaca belanja daerah lewat kacamata maqashid syariah.
Lima tujuan, satu ukuran kesejahteraan
Dalam Islam, kesejahteraan tidak hanya soal penghasilan. Maqashid syariah merumuskan lima hal yang harus dijaga agar hidup manusia sejahtera: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika kelimanya terpenuhi secara seimbang, lahirlah maslahah, kemaslahatan bersama.
Peneliti memetakan belanja daerah ke dalam kerangka ini, dengan penjelasan sebagai berikut:
– Menjaga jiwa: belanja kesehatan, perumahan dan fasilitas umum, serta ketertiban dan ketenteraman.
– Menjaga akal: belanja pendidikan.
– Menjaga keturunan: belanja perlindungan sosial, lingkungan hidup, dan pelayanan umum.
– Menjaga harta: belanja ekonomi serta pariwisata dan budaya.
Unsur agama tidak diteliti karena fungsi agama tidak termasuk dalam struktur APBD.
Data dari 34 provinsi
Penelitian ini memakai data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan untuk 34 provinsi selama 2015 sampai 2019, dianalisis dengan regresi data panel. Kesenjangan antardaerah sangat terasa. Rata-rata kemiskinan provinsi sekitar 11 persen, tetapi Papua mencapai 28,47 persen, sedangkan DKI Jakarta hanya 3,44 persen.
Temuannya: tidak semua rupiah bekerja sama keras
Secara bersama-sama, struktur anggaran dalam kacamata maqashid syariah memang memengaruhi tingkat kemiskinan. Namun ketika dipilah satu per satu, hasilnya beragam.
Pendidikan adalah bintang utamanya. Belanja untuk menjaga akal terbukti berpengaruh nyata dalam menurunkan kemiskinan. Penelitian ini menemukan bahwa daerah dengan kemiskinan rendah umumnya memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi. Pendidikan membuka jalan menuju keterampilan, pekerjaan, dan penghasilan yang lebih baik.
Kesehatan dan perlindungan sosial belum terasa dampaknya. Anggaran untuk menjaga jiwa dan keturunan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Padahal alokasinya tergolong besar, bahkan anggaran jiwa tercatat sebagai yang terbesar kedua dalam struktur APBD. Penulis menduga masalahnya bukan pada besarnya anggaran, melainkan pada penyerapannya yang belum menyentuh sasaran.
Anggaran ekonomi justru menimbulkan tanda tanya. Belanja untuk menjaga harta, yaitu sektor ekonomi serta pariwisata dan budaya, berpengaruh signifikan. Tetapi arah pengaruhnya positif: semakin besar anggaran itu, tingkat kemiskinan justru cenderung lebih tinggi. Penjelasan penulis, penduduk miskin banyak bekerja di sektor pertanian, sementara belanja ekonomi lebih banyak menyasar industri dan manufaktur yang mendorong pertumbuhan. Uangnya mengalir, tetapi tidak sampai ke tempat orang miskin berada.
Apa artinya bagi kita?
Pelajaran utamanya: yang menentukan bukan hanya berapa banyak anggaran, melainkan ke mana dan bagaimana ia sampai. Beberapa catatan kebijakan yang bisa ditarik dari temuan ini:
1. Pendidikan layak dijaga sebagai prioritas. Dari seluruh pos yang diuji, inilah yang paling jelas menekan kemiskinan.
2. Anggaran kesehatan dan perlindungan sosial perlu dievaluasi ketepatan sasarannya, bukan sekadar dinaikkan jumlahnya.
3. Belanja ekonomi sebaiknya menyentuh sektor tempat penduduk miskin menggantungkan hidup, seperti pertanian.
Penulis menyimpulkan bahwa struktur anggaran daerah saat ini belum sepenuhnya memenuhi semangat maqashid syariah. Dalam kerangka itu, tugas pemerintah bukan sekadar membelanjakan anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah menjaga hidup, akal, keluarga, dan penghidupan rakyat.
Catatan agar tidak salah baca
Penelitian ini memakai data sampai 2019, sehingga belum menangkap dampak pandemi COVID-19. Ia juga hanya mengamati belanja berdasarkan fungsi, dan belum memasukkan unsur menjaga agama. Hasilnya menunjukkan hubungan statistik, bukan bukti sebab-akibat yang pasti, dan layak dilanjutkan oleh penelitian berikutnya.
Bagi pembaca awam, pesannya sederhana: kemiskinan tidak otomatis turun hanya karena anggaran besar. Anggaran yang tepat sasaran adalah kuncinya.