Pengelolaan wakaf uang produktif di Indonesia menunjukkan variasi model yang cukup beragam, dan keragaman ini menyimpan risiko tersendiri: potensi moral hazard dari para nazhir sebagai pengelola dana wakaf. Padahal, program wirausaha berbasis wakaf uang produktif sesungguhnya memiliki tujuan mulia—menciptakan lapangan kerja, meningkatkan likuiditas harta wakaf, dan mendorong kesejahteraan masyarakat inklusi. Untuk memastikan tujuan ini tercapai tanpa tergerus penyimpangan tata kelola, Siti Nur Indah Rofiqoh meneliti penerapan Islamic Good Governance (IGG) pada Institusi Keuangan Mikro Syariah (IKMS) berbasis program wirausaha di Jawa Timur.
Menelaah Sepuluh Institusi lewat Studi Multi Kasus
Penelitian ini menggunakan pendekatan studi multi kasus dengan menetapkan lima Bank Wakaf Mikro (BWM) dan lima Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) sebagai objek penelitian—kesepuluh institusi ini dipilih karena memiliki latar yang berbeda namun karakteristik yang serupa. Untuk mengukur dampak penerapan IGG terhadap program wirausaha, penelitian ini juga mengadopsi analisis matriks Boston Consulting Group (BCG) yang dimodifikasi menjadi matriks GG-KG empat kuadran, guna memetakan posisi tata kelola masing-masing institusi.
Empat Pilar Islamic Good Governance
Penelitian ini menemukan bahwa penerapan IGG pada IKMS tercermin melalui empat prinsip akhlak Rasulullah yang diterjemahkan ke dalam perilaku organisasi: shiddiq, amanah, fathonah, dan tabligh.
Prinsip shiddiq (kejujuran) diwujudkan antara lain melalui kemandirian dalam proses pengelolaan dan penyaluran dana, akuntabilitas informasi dan laporan program, pemberian reward and punishment yang berpihak pada masyarakat inklusi di sekitar pesantren, serta kepatuhan penuh terhadap regulasi lembaga keuangan mikro syariah.
Prinsip amanah (dapat dipercaya) tampak dari pemilihan nasabah yang bertanggung jawab, penerapan Standar Operasional Prosedur yang wajar dan setara, konsistensi pelaksanaan Ujian Pengesahan Kelompok, Pelatihan Wajib Kelompok, Halaqoh Mingguan, hingga pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren, disertai tanggung jawab pendampingan usaha, manajemen rumah tangga, dan edukasi fiqih muamalah bagi nasabah.
Prinsip fathonah (kecakapan) profesional tercermin melalui penyediaan dukungan pendanaan bagi pelaku usaha, skema alokasi imbal jasa sebagai bantuan bagi penerima manfaat wakaf, penataan rekening simpanan khusus wakaf, penyelarasan program kewirausahaan dengan lingkungan pesantren, serta kapasitas pemahaman moderat yang dimiliki para pengelola lembaga.
Prinsip tabligh (komunikatif) diwujudkan melalui keterbukaan data dan informasi kepada seluruh anggota, pola kepemimpinan yang inklusif antara pengelola dan anggota, program pembinaan pemasaran produk secara digital, keterbukaan laporan keuangan dan penyaluran dana sosial, serta keahlian pengelola dalam mengasah keterampilan para anggota.
Lisensi Nazhir: Faktor Pembeda Kualitas Tata Kelola
Salah satu temuan paling signifikan dari analisis matriks GG-KG empat kuadran adalah bahwa IKMS yang telah memiliki izin lisensi nazhir terbukti memiliki skor Islamic Good Governance yang jauh lebih tinggi dibandingkan IKMS yang belum mengantongi izin tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa legalitas dan kompetensi formal pengelola wakaf bukan sekadar syarat administratif, melainkan berkorelasi nyata dengan kualitas tata kelola institusi secara keseluruhan.
Implikasi Kebijakan: Lisensi Nazhir sebagai Prasyarat
Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan agar lisensi nazhir dijadikan prasyarat wajib bagi pendirian IKMS pengelola dana wakaf uang produktif ke depannya. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan potensi moral hazard sekaligus memastikan program wirausaha berbasis wakaf benar-benar memberi dampak positif bagi masyarakat. Penguatan tata kelola semacam ini sejalan dengan capaian SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) melalui penciptaan lapangan kerja lewat program wirausaha, sekaligus SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) melalui perluasan inklusi keuangan bagi masyarakat sekitar pesantren. Kolaborasi antara regulator, pesantren, dan pengelola institusi keuangan mikro syariah dalam mewujudkan tata kelola yang baik ini juga mencerminkan semangat SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan), menegaskan bahwa keberhasilan ekosistem wakaf produktif membutuhkan sinergi kelembagaan yang kuat dan berkelanjutan.
Sumber artikel: Disertasi, atas nama: Siti Nur Indah Rofiqoh, dengan Judul: Islamic Good Governance pada Institusi Keuangan Mikro Syariah Berbasis Program Wirausaha di Jawa Timur.