BERITA

Berlabel Syariah, Sudah Pasti Ramah Lingkungan? Temuan dari 254 Perusahaan di Indonesia dan Malaysia

Berlabel Syariah, Sudah Pasti Ramah Lingkungan? Temuan dari 254 Perusahaan di Indonesia dan Malaysia

Disarikan dari tesis Azrul Afrillana Awaludin, Magister Sains Ekonomi Islam, Universitas Airlangga (2025)

Bayangkan seorang investor muslim yang memilih saham dari daftar efek syariah. Ia merasa tenang: usahanya halal, utangnya terkendali, dan nilai-nilainya terjaga. Tetapi apakah perusahaan itu juga peduli pada lingkungan, karyawan, dan tata kelola yang bersih? Apakah label “syariah” otomatis berarti “berkelanjutan”?

Pertanyaan ini diuji secara empiris dalam sebuah penelitian yang membandingkan perusahaan di Indonesia dan Malaysia.

Mengapa Pertanyaan Ini Penting?
Dunia usaha kini dinilai bukan hanya dari laba. Investor semakin memperhatikan kinerja ESG, yaitu Environmental (lingkungan), Social (sosial), dan Governance (tata kelola). ESG menggambarkan seberapa bertanggung jawab sebuah perusahaan terhadap bumi, masyarakat, dan etika bisnisnya.

Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki pasar modal syariah yang besar dan sama-sama meratifikasi Perjanjian Paris tentang perubahan iklim. Secara teori, perusahaan syariah seharusnya lebih peduli pada keberlanjutan, karena ajaran Islam melarang perusakan bumi. Salah satu ayat yang sering dikutip adalah larangan membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya (QS. Al-A’raf: 56). Namun teori belum tentu sama dengan kenyataan.

Bagaimana Penelitian Dilakukan?
Peneliti mengumpulkan data 254 perusahaan, terdiri dari 111 perusahaan Indonesia dan 143 perusahaan Malaysia. Semuanya menerbitkan laporan keberlanjutan pada periode 2017 sampai 2024. Skor ESG diambil dari Bloomberg Intelligence, lalu dianalisis dengan regresi data panel.

Empat hal yang diperiksa:
1. Kepatuhan syariah, yakni apakah perusahaan masuk indeks saham syariah, seperti ISSI di Indonesia serta FBMHS dan FBMS di Malaysia.
2. Komite CSR, yaitu unit khusus di perusahaan yang mengurus tanggung jawab sosial dan keberlanjutan.
3. Kebijakan green building, yakni komitmen menerapkan bangunan ramah lingkungan.
4. Kinerja keberlanjutan, yakni skor ESG perusahaan.

Temuan 1: Label Syariah Saja Tidak Cukup
Hasil pertama mungkin mengejutkan. Secara keseluruhan, tidak ada perbedaan yang berarti secara statistik antara kinerja ESG perusahaan yang patuh syariah dan yang tidak. Pengaruhnya memang positif, tetapi tidak cukup kuat untuk dinyatakan signifikan.

Peneliti menduga penyebabnya antara lain:
– Perusahaan, baik syariah maupun non-syariah, masih banyak berorientasi pada aspek finansial.
– Penetapan status syariah oleh regulator umumnya bertumpu pada indikator keuangan, seperti rasio utang dan sumber pendapatan, dan belum memperhitungkan dimensi ESG.
– Karakteristik masing-masing negara memengaruhi hasil.

Ada satu pengecualian menarik. Pada kelompok perusahaan beraset besar, kepatuhan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keberlanjutan. Perusahaan besar tampaknya punya sumber daya dan tekanan publik yang lebih besar untuk menjalankan nilai-nilai keberlanjutan dengan sungguh-sungguh.

Temuan 2: Komite CSR Terbukti Berguna
Perusahaan yang membentuk komite CSR cenderung punya kinerja ESG yang lebih baik. Komite ini bertugas merumuskan kebijakan dan mengelola strategi keberlanjutan, sehingga komitmen tidak berhenti sebagai slogan di laporan tahunan. Keberadaannya juga sejalan dengan nilai Islam tentang pengelolaan sumber daya yang adil dan bertanggung jawab demi kemaslahatan.

Temuan 3: Gedung Hijau Memperkuat Efek Syariah
Bagian ini yang paling menarik. Kebijakan green building ternyata memperkuat hubungan antara kepatuhan syariah dan kinerja keberlanjutan. Artinya, perusahaan yang patuh syariah dan menerapkan gedung ramah lingkungan cenderung punya skor ESG lebih tinggi dibandingkan perusahaan syariah yang tidak menerapkannya. Nilai syariah tampak lebih berdampak ketika ditopang kebijakan konkret.

Menariknya, dalam data penelitian ini, kebijakan green building justru lebih jarang dijumpai pada perusahaan syariah (sekitar 19%) dibandingkan non-syariah (sekitar 36%). Masih banyak ruang bagi emiten syariah untuk lebih serius di bidang ini.

Indonesia dan Malaysia: Siapa Lebih Hijau?
Secara rata-rata, skor keberlanjutan perusahaan Malaysia (sekitar 3,15) sedikit lebih tinggi daripada Indonesia (sekitar 2,82). Perusahaan Malaysia dalam sampel juga lebih sering memiliki komite CSR dan menerapkan kebijakan green building. Meski demikian, ini gambaran deskriptif dan tidak boleh dibaca sebagai vonis bahwa satu negara pasti lebih baik daripada yang lain.

Apa Artinya bagi Kita?
1. Regulator. Penyaringan saham syariah sebaiknya tidak hanya melihat angka keuangan, tetapi juga kinerja keberlanjutan, agar predikat syariah mencerminkan nilai-nilai syariah secara menyeluruh.
2. Perusahaan. Memenuhi syarat finansial syariah belum cukup. Perusahaan didorong membentuk komite CSR dan menerapkan kebijakan nyata seperti green building. Biayanya memang bertambah, tetapi investor makin memperhatikan aspek ini dan manfaat jangka panjangnya bisa terasa.
3. Investor, terutama investor muslim. Jangan berhenti pada pertanyaan “apakah saham ini syariah?”. Tambahkan pertanyaan “bagaimana skor ESG-nya?”.

Catatan Penting
Penelitian ini mengandalkan data skor dari satu penyedia, yaitu Bloomberg Intelligence, dan hanya mencakup perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan. Komite CSR diukur sebatas ada atau tidaknya. Peneliti menyarankan studi lanjutan yang melihat karakter komite, misalnya jumlah anggota, serta menggali motif investor dan perbedaan orientasi perusahaan syariah dan non-syariah terhadap ESG. Hubungan antara syariah dan keberlanjutan, menurut peneliti, bersifat kontekstual dan dipengaruhi banyak faktor.

Penutup
Label syariah adalah titik awal, bukan garis akhir. Nilai-nilai Islam tentang menjaga bumi dan berlaku adil baru terasa dampaknya ketika diwujudkan lewat tata kelola yang jelas dan kebijakan yang nyata, mulai dari komite khusus hingga gedung yang lebih hijau.