Klasifikasi tahapan pemberdayaan dinilai mampu membuat penyaluran zakat lebih tepat sasaran dan efektif.

Pertumbuhan jumlah lembaga amil zakat (LAZ) di Indonesia menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Peluang muncul dari semakin luasnya jangkauan penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Tantangannya, tanpa model pemberdayaan yang tepat, dana yang terkumpul berisiko tidak mencapai sasaran yang diharapkan. Persoalan inilah yang melatarbelakangi tesis R. Moh Qudsi Fauzi berjudul Peran dan Pola Pemberdayaan Mustahik oleh Lembaga Amil Zakat sebagai Model Pemberdayaan Menuju Masyarakat Sejahtera.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan peran dan pola pemberdayaan zakat oleh LAZ sebagai model pemberdayaan mustahik. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi faktor pendukung, faktor penghambat, serta solusi atas permasalahan pemberdayaan zakat yang berlangsung saat ini. Untuk itu, Qudsi menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi multikasus. Data dihimpun melalui focus group discussion (FGD) bersama pengelola dan mustahik di BAZNAS, Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Lembaga Manajemen Infaq, dan Nurul Hayat di Jawa Timur, serta wawancara mendalam dengan para ahli.

Temuan utama penelitian ini adalah model pemberdayaan yang diklasifikasikan ke dalam empat level, masing-masing dengan karakteristik dan perlakuan yang berbeda. Pada level pertama, mustahik menerima zakat konsumtif secara penuh. Pada level kedua, mustahik menerima zakat konsumtif yang disertai zakat produktif berupa pembiayaan qardhul hasan. Pada level ketiga, mustahik memperoleh pembiayaan dalam bentuk ijarah dan skema sejenisnya. Adapun pada level keempat, mustahik mendapatkan zakat produktif melalui pembiayaan mudharabah dan skema sejenisnya.

Secara konseptual, klasifikasi tersebut menggambarkan jenjang kemandirian ekonomi mustahik. Perlakuan yang diberikan menyesuaikan kondisi dan kesiapan masing-masing penerima, sehingga bantuan tidak diseragamkan. Dengan pendekatan bertahap ini, pemberdayaan diharapkan lebih tepat sasaran dan efektif, serta mendorong mustahik bergerak dari penerima bantuan menuju pelaku usaha yang mandiri.

Penelitian ini juga menemukan sejumlah faktor penghambat pemberdayaan zakat. Faktor tersebut meliputi perencanaan program yang belum tepat sasaran dan terarah, pola pikir mustahik yang kurang berani dan percaya diri, lemahnya pengawasan dan evaluasi program, serta sumber daya manusia yang belum kompeten. Hambatan lain mencakup belum adanya spesifikasi pemberdayaan antar-LAZ, banyaknya LAZ baru berskala kecil, dan kurangnya koordinasi antara LAZ dan lembaga pemerintah setempat.

Meski demikian, hambatan tersebut dapat diminimalkan. Penelitian ini merekomendasikan pemetaan program yang baik, perubahan pola pikir mustahik, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan regulasi. Selain itu, LAZ perlu berkoordinasi dengan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dinas terkait agar dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dapat diintegrasikan dengan APBD dan/atau APBN. Pengoptimalan fungsi forum organisasi zakat juga menjadi bagian dari solusi. Dengan langkah-langkah tersebut, target sasaran ZISWAF diharapkan dapat terwujud.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yaitu poin 1 (Tanpa Kemiskinan), melalui pemberdayaan bertahap yang mengangkat mustahik dari ketergantungan menuju kemandirian ekonomi; poin 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), melalui pembiayaan produktif yang mendorong tumbuhnya usaha mustahik; dan poin 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan), melalui koordinasi antara LAZ, pemerintah, dan forum organisasi zakat.

Sumber artikel: Disertasi atas nama R. Moh Qudsi Fauzi, dengan Judul: Peran dan Pola Pemberdayaan Mustahik oleh Lembaga Amil Zakat sebagai Model Pemberdayaan Menuju Masyarakat Sejahtera.