Kajian dengan metode Analytical Network Process menempatkan fungsi sosial dan model wakaf-ZIS sebagai prioritas utama

Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi isu penting di Indonesia maupun secara global dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi semua. Namun, belum banyak kajian yang secara terstruktur, sistematis, dan terukur menelaah relevansi model pengembangan wakaf dengan 17 poin SDGs, terutama dalam konteks Indonesia. Kesenjangan inilah yang melatarbelakangi disertasi Aam Slamet Rusydiana berjudul Model Pengembangan Wakaf dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Penelitian ini bertujuan melihat secara komprehensif model pengembangan wakaf dalam pencapaian SDGs di Indonesia. Penelitian juga menelaah relevansi dan peran wakaf pada setiap poin SDGs dengan kerangka kriteria Maqasid Syariah melalui metode Analytical Network Process (ANP), serta mengajukan sejumlah proposal model pengembangan wakaf yang dapat diterapkan oleh para pemangku kepentingan.

Berdasarkan kajian literatur, terdapat lebih dari 40 model inovasi wakaf yang sesuai dengan target pencapaian SDGs di Indonesia. Model-model tersebut terbagi ke dalam tiga kelompok besar, yaitu model wakaf untuk fungsi sosial, fungsi ekonomi, dan penjagaan lingkungan.

Selanjutnya, hasil ANP yang melibatkan pakar wakaf dari kalangan praktisi, akademisi, dan regulator menunjukkan bahwa fungsi utama instrumen wakaf adalah dimensi sosial. Temuan ini sejalan dengan esensi wakaf sebagai instrumen keuangan sosial Islam. Prioritas kedua dan ketiga masing-masing adalah fungsi ekonomi dan fungsi lingkungan. Dengan demikian, model pengembangan wakaf dapat digunakan untuk ketiga tujuan tersebut.

Pada dimensi kriteria Maqasid Syariah, pertimbangan utama dalam memilih model wakaf yang tepat adalah hifdzu al-din (menjaga agama). Terdapat dua alasan. Pertama, wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang spesifik dan bersifat kekal, berbeda dari zakat, infak, dan sedekah, serta banyak digunakan untuk kemaslahatan publik. Wakaf dipandang sebagai sumbangan Islam bagi keberlanjutan sektor publik, mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, hingga pertahanan keamanan. Kedua, motif akhir wakif dalam berwakaf adalah beribadah kepada Allah SWT, apa pun bidang atau jenis aset yang diwakafkan.

Dari perspektif alternatif model, prioritas pengembangan wakaf untuk pencapaian SDGs di Indonesia adalah (1) kombinasi wakaf dan ZIS (zakat, infak, sedekah), (2) kombinasi wakaf dan keuangan mikro, serta (3) kombinasi wakaf dan sukuk. Hasil ini menunjukkan bahwa model yang paling relevan adalah model dengan rasio alokasi sosial yang jauh lebih tinggi daripada alokasi komersial. Model wakaf-ZIS dinilai cocok untuk menangani kemiskinan, kesenjangan ekonomi, redistribusi ekonomi, pengangguran, dan isu sosial lainnya. Hasil tersebut dapat berbeda bergantung pada lokus negara yang diteliti. Ke depan, temuan ini dapat menjadi landasan bagi pemangku kepentingan SDGs, seperti Kementerian PPN/Bappenas dan kementerian lain, dalam menentukan model yang tepat, terutama untuk sumber pembiayaan SDGs dari sektor keuangan sosial Islam.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa poin SDGs, yaitu poin 1 (Tanpa Kemiskinan), melalui model wakaf-ZIS yang menyasar pengurangan kemiskinan; poin 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), melalui model wakaf produktif seperti wakaf-keuangan mikro dan wakaf-sukuk; poin 4 (Pendidikan Berkualitas) dan poin 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), melalui pemanfaatan wakaf untuk sektor pendidikan dan kesehatan; serta poin 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan), melalui kolaborasi praktisi, akademisi, regulator, dan kementerian dalam pembiayaan SDGs.

Sumber artikel: Disertasi atas nama Aam Slamet Rusydiana, dengan Judul: Model Pengembangan Wakaf dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).