BERITA

Dosen ISDEV USM Tawarkan Ekonomi Politik Islam sebagai “Obat” Ekonomi Umat dalam Kuliah Tamu di FEB Unair

Dosen ISDEV USM Tawarkan Ekonomi Politik Islam sebagai “Obat” Ekonomi Umat dalam Kuliah Tamu di FEB Unair

(FEB NEWS) Surabaya – Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga kembali menghadirkan akademisi dari Universiti Sains Malaysia (USM) dalam rangkaian Guest Lecture Series. Pada Kamis, 24 September 2026, pukul 13.00 WIB di Ruang 320, Prof. Madya Dr. Mohd Syakir Bin Mohd Rosdi menyampaikan kuliah bertajuk “Ummah Economic Remedy: Between Islamic Economics and Islamic Political Economy”.

Prof. Madya Dr. Mohd Syakir Bin Mohd Rosdi adalah dosen di Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV) USM, Pulau Pinang. Ia dikenal sebagai peneliti dan penulis di bidang ekonomi politik Islam dan tata kelola Islam (Islamic governance).

Teori yang matang, umat yang masih tertinggal

Kuliah dibuka dengan sebuah pertanyaan kritis: mengapa umat Islam masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi, padahal ilmu ekonomi Islam telah berkembang selama puluhan tahun dan berlandaskan Al-Qur’an serta Hadis? Menurut Prof. Madya Dr. Mohd Syakir Bin Mohd Rosdi, ekonomi Islam modern cenderung membatasi diri pada soal penawaran dan permintaan barang halal, distribusi pendapatan melalui zakat, serta pelarangan riba dan monopoli. Ia lalu memetakan empat aliran pemikiran ekonomi Islam, yaitu aliran Baqir al-Sadr, aliran arus utama (mainstream), aliran alternatif-kritis, dan aliran berbasis kebutuhan Syukri Salleh. Menurutnya, keempat aliran itu memiliki kekosongan yang sama: dimensi politik negara tidak diperhitungkan.

Padahal, lanjutnya, pengelolaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan membutuhkan kebijakan di tingkat negara. Prinsip anti-monopoli membutuhkan regulasi dan penegakan dari pemerintah. Harga yang adil juga membutuhkan kerangka administrasi yang melindungi masyarakat dari eksploitasi.

Belajar dari ulama klasik

Prof. Madya Dr. Mohd Syakir Bin Mohd Rosdi menegaskan bahwa para pemikir Muslim klasik tidak pernah memisahkan ekonomi dari politik. Ibnu Khaldun menjelaskan peran belanja pemerintah dalam menggerakkan ekonomi jauh sebelum Keynes. Ibnu Taimiyyah mengaitkan fungsi uang dengan tanggung jawab negara dan pengawasan harga yang adil. Al-Maqrizi menunjukkan bahwa inflasi juga dipicu oleh kesalahan politik, seperti suap, administrasi yang buruk, dan pajak yang tinggi.

Menurutnya, pemisahan kedua bidang ini baru terjadi pada abad ke-18 dan ke-19 di bawah pengaruh akademik Barat. Sejak 1975, ekonomi Islam berkembang pesat dan mendapat dukungan pendanaan besar, sementara kajian politik Islam (siyasah syar’iyyah) cenderung terpinggirkan ke fakultas teologi.

Ekonomi Politik Islam dan proses syura

Sebagai jalan keluar, ia menawarkan paradigma Ekonomi Politik Islam (Islamic Political Economy/IPE). Pendekatan ini memadukan ekonomi, politik, dan sosiologi, serta memandang pemerintah dan pasar sebagai satu subsistem yang saling berinteraksi. IPE dijalankan melalui prinsip keadilan dan kesejahteraan, digerakkan oleh semangat amar makruf nahi mungkar, dan berakar pada konsep ‘ubudiyah dan uluhiyah.

Mekanisme IPE ia gambarkan sebagai proses syura yang terus berulang. Prosesnya berangkat dari epistemologi Qur’ani (tauhid), dilanjutkan dengan musyawarah (syura) untuk merumuskan kebijakan negara, lalu interaksi antara tata kelola dan pasar, hingga kebijakan itu diterima dan tertanam dalam perilaku serta institusi masyarakat. Hasil akhir yang dituju adalah reformasi umat secara menyeluruh dalam batas-batas syariah, dengan tujuan tertinggi mardhatillah.

Dalam penutupnya, Prof. Madya Dr. Mohd Syakir Bin Mohd Rosdi menyampaikan bahwa ekonomi Islam tidak dapat berdiri tanpa politik, dan politik akan buta tanpa ekonomi. Karena itu, menurutnya, ekonomi politik Islam bukan sekadar bidang akademik alternatif, melainkan “obat” yang dibutuhkan umat secara historis, teologis, dan praktis.

Memperkuat kolaborasi akademik

Kuliah tamu ini melengkapi rangkaian Guest Lecture Series FEB Unair bersama akademisi USM, yang sebelumnya juga menghadirkan Prof. Madya Dr. Zakaria Bahari pada 23–24 September 2026. Kegiatan ini diharapkan memperluas wawasan sivitas akademika FEB Unair tentang pendekatan interdisipliner dalam ekonomi Islam dan mempererat kolaborasi akademik antara Universitas Airlangga dan Universiti Sains Malaysia.