(FEB NEWS) Di tengah geliat industri keuangan syariah yang kian berkembang, muncul satu tanda tanya besar yaitu apakah instrumen keuangan syariah seperti sukuk benar-benar menyentuh kelompok yang paling membutuhkan?

Pertanyaan inilah menjadi titik tolak kuliah tamu bertajuk “Modelling Sukuk as an Inclusive Financial Instrument for Poverty Alleviation in Malaysia” yang disampaikan oleh Prof Ts Dr Shafinar Ismail dari Fakultas Bisnis dan Manajemen Universiti Teknologi MARA, Malaysia pada Rabu (15/04/2026) bertempat di Ruang 207 Gedung FEB UNAIR.

Kegelisahan akan tingginya pertumbuhan sektor keuangan yang belum sepenuhnya diiringi dengan pemerataan akses dan dampak ekonomi bagi kelompok rentan. Sehingga inklusi keuangan masih berhenti pada akses namun belum menjelma menjadi perubahan kesejahteraan yang konkret.

Melalui paparannya, Prof. Shafinar menegaskan bahwa inklusi keuangan memiliki peran strategis dalam menciptakan distribusi ekonomi yang lebih adil. Akses terhadap layanan keuangan memungkinkan masyarakat untuk menabung, berinvestasi, hingga mengelola risiko.

Namun, ia mengingatkan bahwa akses semata tidak cukup. “Akses keuangan adalah langkah awal, tetapi dampak sosial-ekonomi ditentukan oleh bagaimana akses tersebut dimanfaatkan,” ungkapnya.

Pernyataan ini menjadi kritik halus terhadap pendekatan inklusi keuangan yang selama ini lebih menitikberatkan pada perluasan jangkauan layanan, tanpa memastikan efektivitas penggunaannya bagi kelompok berpenghasilan rendah.

Sebagai salah satu instrumen unggulan dalam keuangan syariah, sukuk selama ini dikenal sebagai alat pembiayaan proyek berskala besar baik korporasi maupun pemerintah. Namun, dibalik reputasi tersebut, terdapat celah yang jarang dibahas.
Prof. Shafinar mengungkap bahwa sukuk masih memiliki keterbatasan struktural dalam menjangkau pembiayaan berbasis sosial, khususnya untuk pengentasan kemiskinan.

Beberapa tantangan utama yang disoroti antara lain:
● Fokus sukuk yang masih dominan pada proyek berskala besar
● Biaya struktur yang tinggi sehingga tidak ramah bagi proyek kecil
● Minimnya model sukuk yang secara spesifik menyasar kelompok berpenghasilan rendah

Kondisi tersebut membuat sukuk, yang seharusnya memiliki potensi besar sebagai instrumen inklusif, belum sepenuhnya optimal dalam menjawab persoalan kemiskinan.
Di luar aspek struktural, tantangan lain muncul dari sisi kelembagaan. Regulasi yang belum terstandarisasi antarnegara, perbedaan interpretasi syariah, hingga kompleksitas kepatuhan turut menjadi hambatan.

“Kurangnya standardisasi menciptakan inkonsistensi dalam struktur sukuk dan meningkatkan biaya implementasi,” jelasnya. Akibatnya, inovasi dalam instrumen ini berjalan lebih lambat dari kebutuhan lapangan yang terus berkembang.

Menurutnyanya masa depan sukuk terletak pada kemampuannya untuk:
● Mengintegrasikan tujuan sosial dalam desain instrumen
● Menyasar kelompok rentan secara lebih spesifik
● Mengedepankan kolaborasi lintas pemangku kepentingan

Kegiatan ini pada akhirnya mengajak peserta untuk menggeser cara pandang yang semula menganggap sukuk sebagai instrumen finansial, namun kini menjadi alat yang mampu menghasilkan dampak sosial nyata.

Editor: Sintya Alfafa