Bantuan yang sama untuk semua orang belum tentu adil. Penelitian ini menawarkan cara membagi zakat secara bertahap.
Bayangkan dua orang tetangga menerima bantuan zakat dalam jumlah sama. Yang pertama seorang lansia yang sudah tidak mampu bekerja. Yang kedua seorang ibu yang punya keterampilan memasak dan butuh modal untuk membuka warung kecil. Bantuan sembako bulanan jelas berarti bagi si lansia. Bagi si ibu, bantuan itu habis dalam sebulan, sementara usahanya tidak pernah dimulai.
Cerita ini hanya ilustrasi, tetapi persoalannya nyata. Lembaga amil zakat (LAZ) kini semakin banyak, dan dana yang terkumpul terus bertambah. Pertanyaannya, apakah semua dana itu benar-benar mengubah hidup penerimanya? Inilah yang diteliti R. Moh Qudsi Fauzi dalam tesisnya.
Zakat ala “naik tangga”
Qudsi mengamati empat lembaga di Jawa Timur: BAZNAS, Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Lembaga Manajemen Infaq, dan Nurul Hayat. Ia berdiskusi dengan pengelola dan penerima zakat (mustahik), serta mewawancarai para ahli. Hasilnya adalah model pemberdayaan empat level, mirip tangga yang dinaiki selangkah demi selangkah:
Level 1: Mustahik menerima zakat konsumtif penuh, yaitu bantuan untuk kebutuhan sehari-hari.
Level 2: Bantuan konsumtif tetap ada, ditambah pinjaman modal tanpa bunga (qardhul hasan).
Level 3: Mustahik mendapat pembiayaan berbentuk sewa (ijarah) dan sejenisnya.
Level 4: Mustahik mendapat pembiayaan usaha bagi hasil (mudharabah) dan sejenisnya.
Idenya sederhana: bantuan disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan penerima, tidak diseragamkan. Tujuan akhirnya adalah membantu mustahik bergerak dari penerima bantuan menjadi pelaku usaha yang mandiri.
Apa yang membuat zakat sulit tepat sasaran?
Menurut penelitian ini, ada beberapa penghambat. Program sering belum terencana dengan baik, pengawasan dan evaluasinya lemah, dan tidak semua pengelola cukup kompeten. Banyak LAZ baru berskala kecil, tiap lembaga belum punya spesialisasi pemberdayaan yang jelas, dan koordinasi dengan pemerintah daerah masih kurang. Dari sisi penerima, sebagian mustahik juga masih kurang berani dan kurang percaya diri untuk berusaha.
Jalan keluarnya
Kabar baiknya, semua hambatan itu bisa dikurangi:
– Memetakan program dengan lebih baik,
– Mengubah pola pikir mustahik agar berani melangkah,
– Menjalankan pengawasan dan evaluasi secara rutin,
– Meningkatkan kompetensi pengelola,
– Memperkuat regulasi,
– Menggandeng dinas terkait agar dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) bisa terintegrasi dengan program pemerintah melalui APBD dan/atau APBN,
– Mengoptimalkan peran forum organisasi zakat.
Untuk kita semua
Zakat bukan sekadar urusan lembaga. Kita sebagai muzaki (pemberi zakat) juga bisa ikut mendorong perubahan, misalnya dengan memilih menyalurkan zakat lewat lembaga yang punya program pemberdayaan jelas dan transparan dalam pelaporannya. Zakat yang tepat sasaran tidak hanya menolong hari ini, tetapi juga membantu seseorang berhenti menjadi penerima dan suatu hari menjadi pemberi.
Gagasan ini sejalan dengan beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs): poin 1 (Tanpa Kemiskinan), poin 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan poin 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).
Sumber artikel: Disertasi atas nama R. Moh Qudsi Fauzi, dengan Judul: Peran dan Pola Pemberdayaan Mustahik oleh Lembaga Amil Zakat sebagai Model Pemberdayaan Menuju Masyarakat Sejahtera.