Di Desa Ngembat, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, ada lahan yang dulu hanya berisi ladang jagung dan singkong dengan sekitar 44 pohon. Kini lahan itu menjadi Hutan Wakaf YPM, dengan sekitar 2.000 pohon bambu, beringin, bendo, dan trembesi. Para pengelolanya sedang menyiapkan langkah berikutnya: mengembangkan ekowisata halal agar hutan ini memberi manfaat ekonomi bagi warga sekitar tanpa kehilangan fungsi utamanya.
Rancangan langkah itu disusun dalam tesis Abd. Wahab, mahasiswa Magister Sains Ekonomi Islam Universitas Airlangga. Ia mengusulkan model pengelolaan yang menjaga hutan tetap lestari, tetapi juga membuka sumber pendapatan bagi masyarakat.
Berawal dari Urunan Guru
Kisah hutan ini dimulai pada 2003, ketika para guru SMK YPM 1 patungan membeli sebidang tanah. Pada 2018, tanah itu dihibahkan kepada Yayasan Pendidikan YPM, dan para pengurus sepakat menjadikannya hutan yang diikat dengan wakaf agar peruntukannya tidak mudah berubah. Penanaman dimulai pada November 2020 bersama warga, mahasiswa, dan relawan.
Status hukumnya baru resmi pada 24 Mei 2023, saat Akta Ikrar Wakaf disahkan untuk lahan sekitar 16.592 meter persegi. Pada 2024, yayasan membebaskan lahan kedua seluas sekitar 8.000 meter persegi untuk menjadi Hutan Wakaf YPM II.
Langkah ini punya latar yang lebih luas. Menurut data Global Forest Watch yang dikutip dalam tesis, Indonesia kehilangan sekitar 10,7 juta hektare hutan primer basah sepanjang 2002 sampai 2024. Wakaf kemudian dilirik sebagai cara menjaga hutan yang pendanaannya berkelanjutan. Di Indonesia sudah ada beberapa hutan wakaf, tetapi sebagian besar masih berfokus pada pelestarian, sementara manfaat ekonomi dan sosialnya belum banyak digarap.
Kuat di Hutan, Lemah di Struktur
Peneliti memakai pendekatan kualitatif berupa studi kasus. Datanya dikumpulkan lewat wawancara mendalam, pengamatan di lapangan, dan dokumen, lalu model yang disusun diuji oleh para pakar wakaf, termasuk dari Badan Wakaf Indonesia.
Hasilnya, Hutan Wakaf YPM punya fondasi yang kuat. Kawasan itu sengaja dibiarkan menyerupai hutan alami, tanpa pagar dan gerbang, dengan bangunan yang sangat dibatasi agar tanah tetap bisa menyerap air. Pengelolanya juga membuka Sekolah Hutan Wakaf yang punya kurikulum dan modul untuk pendidikan lingkungan dan literasi wakaf. Pendataan mencatat 33 jenis flora dan sekitar 23 jenis fauna di kawasan ini.
Namun ada kelemahan. Pengelolaan sangat bergantung pada satu tokoh kunci, belum ada struktur organisasi yang tersebar, dan sistem dokumentasinya belum mapan. Rencana ekowisata halal pun baru ada di kepala dan diskusi pengelola, belum tertulis sebagai peta jalan. Menurut peneliti, kelemahan ini akan makin terasa kalau kegiatan membesar.
Model Tiga Pilar dan Sepuluh Tahap
Untuk menjawab kelemahan itu, peneliti mengusulkan model pengelolaan yang bertumpu pada tiga pilar: legalitas, tata kelola, dan pembiayaan. Alurnya terdiri atas sepuluh tahap, mulai dari penyerahan wakaf dan pengesahan hukum, penentuan fungsi lahan, hingga siklus keberlanjutan wakaf.
Kunci utama dari model ini adalah pembagian kawasan menjadi dua zona lahan agar kelestarian hutan tetap terjaga dan tidak dikorbankan demi kepentingan wisata. Zona pertama adalah lahan konservasi yang berfungsi untuk melindungi ekosistem hutan sekaligus menjadi ruang belajar terbuka melalui berbagai kegiatan terencana, seperti Sekolah Hutan Wakaf, trekking edukatif, serta pengamatan burung. Sementara itu, zona kedua berupa lahan produktif yang dirancang khusus untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan melalui pengembangan wisata edukasi kopi, budi daya tanaman durian dan cengkeh, serta penyediaan kafe halal bagi pengunjung.
Warga menjadi pelaku utama, bukan penonton. Dalam gambaran pengelola, ayah menjadi pemandu wisata, ibu mengelola kafe atau usaha kecil, dan anak menjadi barista atau membantu kegiatan edukasi. Hasil usaha kafe, misalnya, dimaksudkan lebih dulu untuk gaji pegawai dari warga setempat. Pengelolaan juga tidak lagi bertumpu pada satu orang, tetapi dibagi ke beberapa bidang, seperti konservasi, edukasi, pemberdayaan usaha warga, dan keuangan.
Soal dana, peneliti memisahkan dua jalur. Pembiayaan sosial berasal dari wakaf uang, infak, hibah, dan dana CSR yang tidak menuntut pengembalian. Pembiayaan komersial, seperti pembiayaan bank syariah atau sukuk, menuntut modal kembali dari hasil ekowisata. Perguruan tinggi diharapkan ikut sebagai pengawas mutu dan penghubung dengan lembaga keuangan serta pemerintah.
Layak, Asal Diawasi
Para pakar yang menguji model ini menilainya relevan secara hukum, layak dari sisi tata kelola, dan mampu menyesuaikan diri dengan risiko, dengan syarat kelembagaan diperkuat dan ada pengawasan. Wakaf produktif dinilai boleh dikembangkan ke sektor ekonomi selama tidak bertentangan dengan ikrar wakif dan prinsip syariah.
Peneliti memetakan enam kelompok risiko: kerusakan lingkungan seperti pembalakan liar atau pembangunan berlebihan, lemahnya kapasitas pengelola, konflik sosial, ketidakpastian usaha dan keuangan, kesulitan mencari pendanaan, serta terjaganya kepatuhan syariah dan nilai halal.
Perlu diingat, ini baru model usulan. Rancangannya belum diterapkan secara penuh, dan tiga alternatif pembiayaannya, yaitu wakaf uang, pembiayaan bank syariah, dan sukuk, masih berupa gagasan. Meski begitu, kisah Ngembat memperlihatkan arah yang menarik: wakaf bisa menjaga hutan sekaligus membuka ruang usaha bagi warga, selama hutannya tetap lebih dulu dijaga.
Sumber: tesis Abd. Wahab (2026), Magister Sains Ekonomi Islam, Universitas Airlangga, berjudul “Mendesain Model Pengelolaan Hutan Wakaf Produktif Berbasis Ekowisata Halal (Studi Kasus pada Hutan Wakaf YPM Mojokerto)”.