Tap kartu memang praktis. Tapi di balik kepraktisan itu, ada pertanyaan yang jarang kita pikirkan.
Pagi hari, Anda menempelkan kartu di gerbang halte atau stasiun. Bunyi “bip”, palang terbuka, perjalanan dimulai. Cepat dan tanpa uang kembalian. Kini hampir semua orang yang bepergian dengan transportasi umum sudah akrab dengan cara ini.
Tapi pernahkah terpikir: uang di kartu itu sebenarnya disimpan di mana? Dikelola oleh siapa? Dan bagi umat Muslim, apakah pengelolaannya sudah sesuai prinsip syariah?
Pertanyaan inilah yang diteliti Agus Suprayogi dalam disertasinya.
Praktis, tapi belum menyatu
Menurut penelitian ini, penggunaan uang elektronik di dunia transportasi belum terintegrasi. Artinya, belum ada satu sistem yang rapi dan menyatu. Karena itu, dibutuhkan pembenahan sistem pembayaran agar uang elektronik lebih efektif dan efisien, serta bisa digunakan oleh bank konvensional maupun bank syariah.
Agus mewawancarai berbagai pihak: perusahaan transportasi, pakar dan praktisi perbankan, ulama, hingga pengguna uang elektronik. Ia juga mengamati langsung dan mengumpulkan dokumen terkait.
Apa saja yang ditemukan?
Uang elektronik itu seperti dompet digital bernilai. Fungsinya mirip uang tunai, yaitu menampung nilai uang. Penerbitnya bank atau lembaga selain bank, bukan Bank Sentral.
Pengelolanya masih bank konvensional. Di sektor transportasi, pengumpulan dana pengguna masih dilakukan bank umum berbasis bunga. Belum ada bank syariah yang menerbitkan uang elektronik sendiri.
Bank syariah baru “menumpang”. Proses isi ulang dan penarikan saldo secara keseluruhan masih dikelola bank konvensional. Bank syariah baru sebatas co-branding, yaitu memakai kerja sama dengan bank induknya.
Mengapa uang elektronik syariah belum muncul?
Penelitian ini mencatat empat hambatan: penguasaan teknologi, biaya investasi yang besar, proses perizinan penerbitan, dan sulitnya penerapan di lapangan. Namun ada pula pendorongnya: dukungan masyarakat muslim, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan regulator. Artinya, peluangnya terbuka, tinggal bagaimana semua pihak menyiapkan diri.
Satu sistem untuk semua
Solusi yang ditawarkan Agus adalah aplikasi uang elektronik terintegrasi yang dikelola Bank Sentral. Dengan sistem ini, semua bank dan lembaga keuangan, konvensional maupun syariah, bisa mengaksesnya. Bayangkan satu kartu yang bisa dipakai di mana saja, sementara penggunanya bebas memilih lembaga keuangan yang sesuai keyakinannya. Praktis bagi penumpang, adil bagi semua bank.
Bagi kita sebagai pengguna
Sebagai pengguna, kita bisa mulai lebih peduli pada kartu atau aplikasi yang kita pakai: siapa penerbitnya dan bagaimana dana kita dikelola. Semakin banyak yang bertanya, semakin besar dorongan bagi penyedia layanan untuk menghadirkan pilihan yang lebih beragam.
Gagasan ini sejalan dengan beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs): poin 1 (Tanpa Kemiskinan), poin 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan poin 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).
Sumber artikel: Disertasi atas nama Agus Suprayogi, dengan Judul: Analisis Aplikasi Uang Elektronik pada Industri Transportasi dalam Perspektif Syariah.