(FEB NEWS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (FEB UNAIR) menerima kunjungan tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) mengenai strategi dan portofolio pembiayaan pemerintah pada Jumat (9/10/2026). Tim Inspektorat Jenderal Kemenkeu dipimpin oleh Bapak Sunu Soebroto, Auditor Madya Itjen Kemenkeu.
Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut dibuka oleh Dekan FEB UNAIR dan melibatkan akademisi FEB UNAIR untuk bertukar pandangan mengenai strategi pembiayaan pemerintah. Forum ini mempertemukan perspektif akademik dengan kebutuhan praktik pemerintahan dalam mengkaji pengelolaan pembiayaan sektor publik.
FGD membahas strategi pembiayaan pemerintah yang prudent, akuntabel, inovatif, dan berkelanjutan. Pembahasan mencakup konsep dan kerangka strategi pembiayaan sektor publik, identifikasi risiko strategis dalam pengelolaan portofolio pembiayaan, serta kondisi dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam merumuskan dan mengelola strategi pembiayaan pemerintah.
Diskusi juga diarahkan untuk mengidentifikasi alternatif perbaikan yang dapat mendukung penguatan strategi dan pengelolaan portofolio pembiayaan pemerintah agar semakin efektif, terukur, dan berkelanjutan. Melalui pertukaran pandangan tersebut, perspektif akademik diharapkan dapat memperkaya analisis terhadap tantangan pembiayaan publik dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan strategi yang lebih baik.
Pelaksanaan FGD ini mencerminkan pentingnya interaksi antara perguruan tinggi dan instansi pemerintah dalam membahas isu kebijakan publik. FEB UNAIR berperan sebagai mitra akademik yang menyediakan ruang diskusi dan pertukaran pengetahuan, sedangkan keterlibatan Inspektorat Jenderal Kemenkeu menghadirkan perspektif kelembagaan pemerintah mengenai strategi dan pengelolaan pembiayaan.
Melalui kegiatan ini, FEB UNAIR dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu diharapkan dapat memperkuat hubungan kelembagaan serta mendorong pertukaran pengetahuan yang bermanfaat bagi pengembangan kajian dan praktik pembiayaan pemerintah. Diskusi tersebut juga membuka ruang bagi pengembangan rekomendasi konstruktif yang menghubungkan perspektif akademik dengan kebutuhan kebijakan, guna mendukung tata kelola pembiayaan pemerintah yang akuntabel dan berkelanjutan.