(FEB NEWS) Center for Public Finance Research (CPFR) Universitas Airlangga berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) menggelar Seminar Edukasi Publik mengenai kebijakan fiskal nasional. Mengangkat topik “Optimalisasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sektor SDA: Analisis Implementasi Pemberian Insentif Pajak dan Kepabeanan Terbaru”, forum akademis yang didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNAIR ini berlangsung secara luring di Aula Fadjar Notonagoro, FEB UNAIR. Acara ini menyedot antusiasme dari civitas akademika lintas fakultas—seperti FEB, Fakultas Vokasi, dan Fakultas Ilmu Budaya – hingga masyarakat umum.
Wakil Ketua CPFR Universitas Airlangga, Dr. Yanuar Nugroho, S.E., M.Sc., dalam laporan kegiatannya menyampaikan bahwa pelaksanaan agenda riset dan edukasi publik yang diselenggarakan CPFR bersama Kemenkeu RI merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam mengawal isu-isu kebijakan fiskal. Acara ini juga dihadiri langsung oleh Ketua CPFR Universitas Airlangga, Martha Ranggi Primanthi, S.E., MIDEC., Ph.D., serta dipandu oleh akademisi FEB UNAIR, Muhammad Syaikh Rohman, M.Ec., selaku moderator.
Analisis Regulasi dan Efektivitas Insentif Fiskal
Forum ini menghadirkan dua perspektif utama, yaitu dari penentu kebijakan pemerintah serta evaluasi akademis:
• Muhammad Afdi Nizar, S.E., M.E. (Analis Kebijakan Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu)
Menjelaskan transisi regulasi DHE SDA melalui penerbitan PP No. 2/2026 dan PP No. 21/2026 yang mewajibkan penempatan devisa ekspor di Sistem Keuangan Indonesia (SKI) guna menjaga likuiditas valas dalam negeri. Guna menjaga keseimbangan dan daya saing eksportir, pemerintah menyediakan integrasi insentif fiskal dan kepabeanan, mulai dari fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), Kawasan Berikat, Tax Holiday, Tax Allowance, hingga penyesuaian tarif PPh final atas imbal hasil penempatan DHE.
• Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A., BKP. (Dosen Universitas Airlangga)
Sorotan evaluatif disampaikan terkait implementasi insentif PPh final (PP No. 22/2024). Diskusi menekankan perlunya mengukur additionality (dampak kausal) dari fasilitas pemotongan pajak ini—apakah insentif tersebut secara nyata mengubah perilaku eksportir untuk memperpanjang tenor retensi serta mengonversi valas ke Rupiah, atau sekadar menjadi windfall benefit. Ia memaparkan perlunya integrasi data terpadu antara Ditjen Pajak, Bank Indonesia, dan perbankan agar fasilitas fiskal yang diberikan terukur dan seimbang dengan potensi penerimaan negara yang dilepaskan.
Melalui sesi diskusi panel yang interaktif, para peserta berkesempatan mendalami kompleksitas kebijakan lalu lintas devisa serta skema perpajakan internasional yang tengah diterapkan pemerintah.
Penyelenggaraan seminar edukasi publik hasil kolaborasi strategis antara CPFR Universitas Airlangga, Kementerian Keuangan RI, dan FEB UNAIR ini memberikan dampak positif untuk memperkaya wawasan praktis mahasiswa lintas fakultas mengenai instrumen keuangan negara, menegaskan peran CPFR UNAIR dan FEB UNAIR sebagai think tank serta hub akademik pengawal kebijakan publik, sekaligus mendukung pencapaian Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (SDGs 4 dan 17) lewat pendidikan berkualitas dan pemantapan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat.