(FEB NEWS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (FEB UNAIR) secara resmi menyerahkan 14 mahasiswa untuk mengikuti program magang Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan serah terima dilaksanakan pada Senin, 2 Maret 2026 pukul 09.00 WIB hingga selesai, bertempat di Aula Kahuripan GKN Surabaya I Lantai I, Gedung Keuangan Negara I, Jalan Indrapura No. 5, Surabaya.
Program Magang DJPb Semester Genap 2025/2026 ini diikuti oleh 14 mahasiswa FEB UNAIR, yang terdiri dari 9 mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Ekonomi, 2 mahasiswa S1 Ekonomi Islam, dan 3 mahasiswa S1 Akuntansi. Pada kesempatan yang sama, turut diserahkan pula 5 mahasiswa dari FEB Universitas Negeri Surabaya (UNESA).
Acara dihadiri oleh Wakil Dekan I FEB UNAIR – Prof. Dr. Widiastuti, Ketua Unit Kewirausahaan, Magang dan Relasi Industri FEB UNAIR – Dr. Dien Mardhiyah, SE., M.Si., Koordinator Program Studi S1 Ilmu Ekonomi FEB UNAIR – Ilmiawan Auwalin, SE., M.App.Ec., Ph.D., Koordinator Program Studi S1 Akuntansi FEB UNAIR – Nadia Anridho, S.Ak., MBA., Ph.D., serta Koordinator Program Studi S1 Ekonomi Islam FEB UNAIR – Sulistya Rusgianto, SE., MIF., Ph.D. Hadir pula dosen pendamping dari FEB UNESA dalam kegiatan tersebut.
Mahasiswa magang secara resmi diterima oleh Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Timur, Bapak Saiful Islam, beserta jajaran pejabat terkait. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama antara Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur dan FEB UNAIR tentang pelaksanaan Magang Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.
Melalui program ini, FEB UNAIR terus memperkuat sinergi institusi dengan mitra strategis, sekaligus memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam memahami pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Diharapkan, pengalaman magang ini mampu meningkatkan kompetensi akademik dan profesional mahasiswa, serta memperkaya wawasan mereka dalam tata kelola fiskal dan perbendaharaan negara secara langsung di instansi pemerintah.