(FEB NEWS) Perguruan tinggi memiliki peran krusial dalam menciptakan akses pendidikan tinggi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Namun, di Indonesia, tantangan tersebut masih signifikan. Data menunjukkan bahwa sekitar 11% populasi Indonesia merupakan penyandang disabilitas, tetapi hanya sekitar 5% yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi. Rendahnya proporsi perguruan tinggi yang menyediakan layanan khusus disabilitas – diperkirakan hanya sekitar 1,48% hingga 2,3% dari total institusi – menjadi salah satu hambatan utama. Dampaknya, mayoritas penyandang disabilitas masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan formal.
Kesenjangan ini juga dipengaruhi oleh ketimpangan kapasitas pendanaan antarperguruan tinggi. Perbedaan status kelembagaan – mulai dari PTNBH, BLU, Satker, hingga perguruan tinggi swasta – menciptakan variasi kemampuan dalam menyediakan layanan inklusif. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh konsentrasi sumber daya pendidikan tinggi di Pulau Jawa, sementara perguruan tinggi di wilayah lain masih menghadapi keterbatasan struktural dan fiskal.
Merespons tantangan tersebut, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga menjalin kerja sama internasional dengan University of Southampton melalui program Disability Inclusive Program yang didanai oleh Going Global Partnerships (GGP) British Council. Kolaborasi riset ini mengusung judul “Financing Disability Inclusion in Higher Education: The Case of Indonesia” yang berfokus pada penguatan kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi inklusif di Indonesia.
Sebagai bagian dari implementasi program tersebut, tim peneliti UNAIR yang terdiri atas Prof. Raditya Sukmana, Dr. Meri Indri Hapsari, dan Sochrul Rohmatul Ajija melakukan kunjungan riset ke University of Southampton pada 17 – 24 Januari 2026. Kegiatan ini turut difasilitasi oleh Dr. Wahyu Jatmiko dari Southampton Business School. Selain itu, tim juga melakukan benchmarking ke University of Surrey guna memetakan praktik terbaik dalam pembiayaan dan pengelolaan layanan inklusi disabilitas di pendidikan tinggi.
Selama kunjungan, tim melaksanakan wawancara mendalam dan observasi lapangan untuk mengkaji tata kelola layanan disabilitas, dukungan akademik, serta fasilitas fisik kampus yang ramah disabilitas. Pendekatan komparatif antara Indonesia dan Inggris digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan kebijakan dan kapasitas institusional, sekaligus merumuskan model pembiayaan inklusif yang adaptif terhadap konteks perguruan tinggi di Indonesia.
Hasil dari kegiatan ini mencakup penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti terkait skema pendanaan layanan disabilitas, integrasi dalam perencanaan anggaran perguruan tinggi, serta penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi layanan inklusif. Selain itu, kedua institusi sepakat untuk mengembangkan agenda riset lanjutan, publikasi bersama, dan perluasan jejaring kolaborasi dalam kerangka Disability Inclusive Program – Going Global Partnerships sebagai fondasi kerja sama jangka panjang.
Kegiatan ini sejalan dengan komitmen terhadap SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) melalui penguatan akses pendidikan tinggi yang inklusif dan berkeadilan. Selain itu, program ini mendukung SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan) dengan mendorong kebijakan pembiayaan yang lebih adil, serta memperkuat SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) melalui kolaborasi internasional dalam pengembangan sistem pendidikan tinggi yang berkelanjutan dan inklusif.