Title: ANALISIS PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN KREDIT PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT PADA ERA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO
Authors: UNTUNG SANTOSO
Item Type : Thesis (Thesis)
Affiliations: Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia
Publisher: Universitas Airlangga
Abstract
Sejak diberlakukannya paket kebijakan 27 Oktober 1988 atau Pakto "88 telah membawa perubahan struktur perbankan Indonesia secara keseluruhan termasuk di Provinsi Jawa Timur. Dampak langsung dari kebijakan ini adalah meningkatnya jumlah kantor bank baik bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Peningkatan jaringan kantor bank di Provinsi Jawa Timur telah mendorong peningkatan volume usaha bank, penghimpunan dana masyarakat maupun penyaluran kredit oleh bank umum maupun BPR. Bila dilihat berdasarkan kabupaten di Provinsi Jawa Timur, perbankan di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan pada posisi Mei 2002 penghimpunan dana masyarakat menduduki urutan keempat, dan penyaluran kredit berada di urutan kedua setelah Kabupaten Surabaya. Sejalan dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan BPR mempunyai peranan yang strategis untuk mendorong kegiatan ekonomi daerah. Analisis perbedaan penghimpunan dana dan penyaluran kredit pada BPR di Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat memberikan masukan baik kepada Pemerintah Daerah maupun lembaga pengawas dan pembina bank dalam rangka menetapkan kebijakan yang mendukung optimalisasi peranan BPR dalam perekonomian daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kwantitatif dan didukung dengan analisis kualitatif. Data yang digunakan adalah data rasio dan merupakan data cross section posisi bulan Juni 2002, sedangkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yang keduanya merupakan variabel bebas, yaitu jumlah penghimpunan dana masyarakat (tabungan dan deposito) dan jumlah penyaluran kredit BPR-BPR dengan kinerja keuangan sehat yang dibedakan kedalam tiga kategori wilayah, yaitu wilayah kecamatan dengan potensi ekonomi lebih, sedang dan kurang. Rancangan analisis data menggunakan model statistik Analysys Of Varian (ANOVA) atau F test, dan analisis pendukung dilakukan dengan model regresi atas dasar data series jumlah penghimpunan dana dan penyaluran kredit selama tiga belas bulan. Dari hasil penelitian data penghimpunan dana dan penyaluran kredit diketahui bahwa F test hitung lebih kecil dari F test tabel, sehingga secara statistik tidak terdapat perbedaan yang signifikan baik pada jumlah penghimpunan dana maupun jumlah penyaluran kredit BPR-BPR dengan kinerja �sehat" yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi lebih, sedang dan kurang. Porsi penyebaran kredit terbesar disalurkan di kecamatan lain (di luar lokasi BPR namun masih berada di Kabupaten Sidoarjo) sebesar 34,23 %, diikuti oleh kabupaten lain 26,44%, di Kota Surabaya 21,27% dan terkecil di kecamatan setempat (lokasi BPR) 18,00%. Korelasi antara penghimpunan dana dan penyaluran kredit terhadap BPR yang diteliti menunjukkan korelasi yang signifikan. Keberadaan BPR di Kabupaten Sidoarjo secara umum telah mampu mendukung perekonomian Kabupaten Sidoarjo, namun belum secara maksimal mendukung terhadap perekonomian di tingkat kecamatan lokasi masing-masing BPR. Kemudian sebagai lembaga intermediasi secara keseluruhan juga telah mampu menjalankan fungsinya secara maksimal, walaupun tidak selalu BPR yang berada di kecamatan dengan potensi yang lebih akan lebih baik daripada BPR yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi sedang dan kurang. Untuk memaksimalkan dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan himbauan kepada investor atau inisiatif Pemerintah Daerah untuk membuka BPR baru di beberapa kecamatan yang sampai saat ini belum ada BPR-nya. Bagi Bank Indonesia sebagai lembaga regulator perbankan, dalam memberikan izin pembukaan BPR baru agar memprioritaskan lokasi kecamatan yang jumlah BPR-nya belum ada atau masih kurang.
Keywords: Saving deposit and credit, Sidoarjo regency, rural banking, intermediation Function and to enforce district economy.
Sources: http://repository.unair.ac.id/35520/