(FEB NEWS) “Tikus mati di lumbung padi,” ungkap salah satu narasumber perhelatan Forum Road to East Java Economic (EJAVEC) menggambarkan ironi daerah yang menjadi penyangga pangan nasional namun masih menyisakan kantong-kantong kemiskinan. Forum Road to East Java Economic (EJAVEC) 2026 yang berlangsung Kamis (05/03/2026) ini memang dirancang bukan sekadar seremoni, melainkan ruang bedah kebijakan yang menghadirkan data, teori, dan tantangan riil di lapangan.
Mengusung tema akselerasi pembangunan wilayah untuk pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang unggul, inklusif, dan berkelanjutan, seminar ini menghadirkan tiga narasumber dengan perspektif berbeda, diantaranya Ir. Mohammad Yasin, M. Si Plt Bappeda provinsi Jawa Timur, Vid Anderson Ph.D Dosen FEB UI dan terakhir Jardine A. Husman Ph.D selaku Ekonom Ahli Senior Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia.
Mohammad Yasin membuka dengan data PDRB Jawa Timur tahun 2025 mencapai Rp3.403 triliun dengan pendapatan per kapita Rp80,86 juta naik 6,17 persen. Tiga sektor dominan masih dipegang industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Namun di balik angka itu, ia membeberkan fakta yang mengusik yaitu ketimpangan antar wilayah masih menganga. Jatim utara menyumbang 54,57 persen PDRB, sementara selatan hanya 38,1 persen, dan Madura tertinggal jauh di angka 3,81 persen.
“Kita bangun Suramadu agar rembesan ekonomi merembet ke Bangkalan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, ekonomi Madura tersedot ke Surabaya,” ungkapnya. Ia secara terbuka meminta masukan dari peserta EJAVEC. “Ada problem apa di Madura? Kenapa investor lebih memilih Mojokerto dan Sidoarjo? Semoga dari forum ini lahir rekomendasi.”
Memasuki sesi akademik, Vid Anderson Ph.D, dosen FEB UI, membawa peserta ke ranah teori pertumbuhan ekonomi. Ia mengingatkan bahwa peningkatan output tanpa perbaikan tata kelola hanya akan berumur pendek. “Governance is the key. Investor mau menanamkan modal jangka panjang kalau ekosistemnya sehat,” tegasnya.
Anderson menyoroti ironi lain, bagaimana tingkat investasi Indonesia relatif tinggi, tapi pertumbuhan ekonomi masih di bawah rata-rata negara berpenghasilan menengah. “Bukan soal belanja lebih banyak, tapi belanja yang tepat,” ujarnya. Ia mengkritisi kebijakan yang kerap salah sasaran, seperti pemberian insentif pajak yang tidak selektif. “Jangan sampai memberi ikan ke kucing, sudah pasti mau. Tapi apakah itu kebutuhan sebenarnya?”
Ia juga menyentuh kebijakan populis seperti program makan bergizi gratis (MBG). Dengan analogi garam, ia menjelaskan bahwa program semacam itu bermanfaat dalam dosis tepat, tapi bisa jadi bumerang jika diterapkan serampangan. “Food waste, keracunan pangan, inflasi harga pangan, dan pengalihan anggaran dari belanja produktif adalah risiko nyata,” paparnya. Solusinya, dapat dilakukan uji coba terbatas, evaluasi ketat, dan skema self-targeting seperti sistem kupon yang memberi pilihan kepada siswa dan orang tua.
Sementara itu, Jardine A. Husman, Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, membawa perspektif makro dengan menyoroti kontinuitas kajian kebijakan publik yang telah memasuki seri 6.1. Ia mengingatkan bahwa bonus demografi akan segera berakhir. “Digitalisasi dan pembiayaan sektor prioritas menjadi kunci akselerasi,” ujarnya.
Ia menawarkan dua rekomendasi utama diantaranya pertama transformasi berbasis digitalisasi dengan memperhatikan kesiapan infrastruktur dan tingkat adopsi sistem pembayaran digital di tiap daerah. Kedua, pembiayaan yang tepat untuk sektor prioritas seperti pertanian bernilai tambah dan perumahan. “Ekspor jasa digital harus kita optimalkan sebagai sumber pertumbuhan baru,” tambahnya.
Menariknya, ia juga menyoroti perlunya innovation hub yang memfasilitasi matchmaking dan pembayaran lintas batas. “Infrastruktur data penting, tapi akseptasi dan literasi digital tak kalah krusial,” tegasnya.
Diskusi berlangsung dinamis. Para peserta, sebagian besar peneliti muda dan mahasiswa pascasarjana, bergantian melontarkan pertanyaan kritis. Buku Kajian Kebijakan Publik ISEI seri 6.1 yang didiseminasikan hari itu menjadi pengingat bahwa riset bukanlah menara gading, melainkan pijakan untuk kebijakan yang berdampak.
Penulis: Sintya Alfafa