FEB UNIVERSITAS AIRLANGGA DAN BPKH PERKUAT SINERGI SOSIALISASI KEUANGAN HAJI DAN KEMASLAHATAN ZISWAF
(FEB NEWS) Surabaya, 20 Mei 2024 — Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (FEB UNAIR) khususnya Departemen Ekonomi Syariah bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar Seminar Nasional dengan tema utama Waris dan Haji dalam Perspektif Pengelolaan Keuangan. Seminar ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat peran BPKH yang berkolaborasi dengan Bank Muamalat demi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi lintas sektor.
Kegiatan dibuka oleh Dr. Bayu Arie Fianto, Koordinator Program Studi S1 Ekonomi Islam FEB UNAIR, yang menegaskan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan sektor keuangan syariah dalam memperkokoh ekosistem ekonomi di Indonesia.
BPKH diwakili Kepala Divisi Program Strategis Kemaslahatan, Bapak Fani Sulfandi, yang memaparkan mandat pengelolaan Dana Abadi Ibadah Haji Umat dengan fokus pada sosialisasi pengelolaan dana haji secara efektif dan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola mitra lembaga agar program dapat berjalan optimal.
Dalam seminar ini, Kepala Divisi Kemaslahatan Baitulmaal Muamalat (BMM), Bapak Jahidin, berbagi pengalaman terkait tantangan dan praktik pelaksanaan program kemaslahatan berbasis ZISWAF serta strategi pemberdayaan mustahik menjadi muzakki aktif.
Bank Muamalat Regional Head Jatim Bali Nusra, Bapak Wisnu Satria Bharata, memberikan paparan mengenai dukungan lembaga keuangan syariah lewat inovasi produk perbankan, layanan wakaf tunai, dan digitalisasi yang memudahkan pengelolaan ZISWAF serta penyebaran produk keuangan syariah di Indonesia.
Seminar diakhiri dengan pemaparan Dr. Sulistya Rusgianto, Sekretaris Departemen Ekonomi Syariah FEB UNAIR, yang menyoroti pentingnya manajemen keuangan keluarga berbasis prinsip syariah sebagai pondasi ketahanan ekonomi umat.
Acara ini memperkuat sinergi akademisi, regulator, dan praktisi dalam menciptakan tata kelola dana umat yang transparan, akuntabel, dan berdampak luas sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan.
