(FEB NEWS) Surabaya, Rabu 15 Oktober 2025 — Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (FEB UNAIR) menyelenggarakan Kuliah Umum bersama Saiful Islam, S.E., M.B.A., Ph.D., Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur, dengan tema “Peran Fiskal Pemerintah terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur.”
Kegiatan yang berlangsung di Aula Fadjar Notonagoro FEB UNAIR ini menjadi forum penting bagi civitas academica dalam memahami fungsi kebijakan fiskal sebagai instrumen penggerak ekonomi dan peningkat kesejahteraan masyarakat.
Wujud Kolaborasi Akademik dan Praktis
Acara dibuka dengan sambutan dari Dekan FEB UNAIR, Prof. Dr. Rudi Purwono, yang menyampaikan apresiasi kepada Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur atas kerja sama yang telah terjalin. Dalam sambutannya, Prof. Rudi menjelaskan bahwa sinergi antara FEB UNAIR dan DJPb Jatim merupakan bagian dari upaya memperkuat implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), khususnya dalam pengembangan program magang, riset fiskal, dan kewirausahaan mahasiswa.
“Melalui kerja sama ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman praktis di dunia kerja, tetapi juga dapat berkontribusi dalam riset dan kebijakan publik yang berdampak bagi masyarakat,” ujar Prof. Rudi.
Beliau juga menambahkan bahwa FEB UNAIR tengah mempersiapkan pembentukan lembaga kolaborasi riset dengan Kementerian Keuangan, yang akan menjadi wadah pengembangan riset fiskal berbasis data dan kajian empiris.
Penandatanganan Kerja Sama di Tengah Kuliah Umum
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Magang Mahasiswa antara FEB UNAIR dan Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur.
Perjanjian tersebut ditandatangani langsung oleh Prof. Dr. Rudi Purwono selaku Dekan FEB UNAIR, dan Saiful Islam, S.E., M.B.A., Ph.D., selaku Kepala Kanwil DJPb Jatim.
Kerja sama ini untuk memperkuat jembatan antara dunia pendidikan tinggi dan lembaga pengelola keuangan negara.
Penandatanganan berlangsung disaksikan oleh jajaran pengelola FEB UNAIR, pejabat Kanwil DJPb Jatim, serta mahasiswa peserta kuliah umum, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen terhadap kolaborasi berkelanjutan.
Pemahaman Fiskal untuk Kesejahteraan Masyarakat
Dalam sesi kuliah umum, Saiful Islam menyampaikan pandangan komprehensif mengenai peran fiskal pemerintah sebagai motor penggerak perekonomian. Ia menegaskan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga berperan dalam menekan kemiskinan, memperkuat daya beli masyarakat, serta memastikan pemerataan pembangunan antarwilayah.
“Kementerian Keuangan memiliki dua peran utama: sebagai pengelola fiskal dan sebagai bendahara umum negara. Keduanya berorientasi pada bagaimana penerimaan dan belanja negara dapat dikelola secara efektif untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” jelasnya.
Dalam paparannya, Saiful Islam juga menguraikan teori-teori keuangan publik dari Keynes, Musgrave, dan Rosen, serta menjabarkan data realisasi APBN 2025 hingga September yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,23 persen, tingkat kemiskinan 9,5 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,35.
Ia turut menjelaskan berbagai kebijakan subsidi dan program perlindungan sosial yang membantu menjaga daya beli masyarakat serta mendorong aktivitas ekonomi daerah.
Diskusi Interaktif dan Harapan ke Depan
Sesi tanya jawab berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan kritis dari mahasiswa dan alumni terkait isu-isu aktual kebijakan fiskal. Topik yang dibahas meliputi alokasi APBN untuk infrastruktur nasional, dampak kebijakan ekonomi global terhadap Indonesia, prioritas anggaran pemerintahan baru, pengelolaan surplus APBN di Jawa Timur, hingga peran keuangan sosial Islam seperti zakat dan wakaf dalam mendukung kebijakan fiskal pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Saiful Islam menjelaskan bahwa kebijakan fiskal selalu menghadapi dilema prioritas antara kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan fiskal negara. Ia menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta sinergi antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata.
“Generasi muda perlu memahami bahwa setiap kebijakan fiskal mengandung pilihan dan konsekuensi. Oleh karena itu, keterlibatan akademisi dan mahasiswa sangat penting untuk memberikan masukan berbasis riset dan data,” ujarnya.