
(FEB NEWS) Jakarta, Kamis 23 Oktober 2025 – Novotel Jakarta Cikini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga bekerja sama dengan Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusi (INKLUSI – DFAT Indonesia) serta didukung oleh Kementerian PPN/Bappenas, menyelenggarakan Diseminasi Nasional Hasil Penelitian “Pemberdayaan Perempuan di Sektor Perikanan di Indonesia.”
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Prof. Dr. Rudi Purwono, SE., M.SE., yang dalam sambutannya menekankan pentingnya peran akademisi dalam menghasilkan penelitian berbasis bukti (evidence-based policy) guna mendukung kebijakan nasional yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan gender.
Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan opening speech oleh Mr. Ramot Aritonang dari DFAT Indonesia, yang menyoroti relevansi hasil penelitian ini terhadap Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI) framework DFAT serta integrasinya dengan prioritas Blue Economy Indonesia dalam RPJMN 2025–2029.
Selanjutnya, Ibu Shinta Dewi dari Program INKLUSI Indonesia menyampaikan sambutan yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak — pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil — dalam memperkuat kebijakan berbasis bukti dan mengarusutamakan kesetaraan gender di komunitas pesisir.
Acara ini merupakan tindak lanjut dari penelitian nasional terhadap 1.000 perempuan di sektor perikanan di empat wilayah Indonesia — Pangandaran, Kupang, Muna Barat, dan Mempawah — yang bertujuan memperkuat kebijakan berbasis bukti untuk mendorong pemberdayaan perempuan pesisir yang tangguh dan berkeadilan sosial.
Forum diseminasi ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan lintas kementerian, lembaga, dan mitra pembangunan, antara lain:
- Kementerian PPN/Bappenas – Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak (Direktorat KPPA) serta Direktorat Pengembangan UMKM dan Koperasi;
- Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN);
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP);
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA);
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT);
- Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker);
- Kementerian Koperasi – Deputi Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi;
- Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil);
- serta perwakilan DFAT Indonesia, Program INKLUSI, dan organisasi masyarakat sipil seperti PEKKA, PPA, dan BaKTI.
Diseminasi ini dihadiri oleh sekitar 30 peserta dari unsur pemerintah, donor, CSO, dan akademisi, baik secara onsite maupun online. Melalui forum ini, para peserta membahas temuan empiris nasional, menyusun Matrix of Alignment lintas lembaga, serta merumuskan rencana aksi kolaboratif untuk memperkuat kebijakan yang responsif gender dan berbasis bukti di sektor perikanan.
Kegiatan ini diharapkan memperkuat hubungan antara dunia akademik, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam membangun sistem pemberdayaan perempuan pesisir yang tangguh, berdaya saing, dan berkeadilan sosial menuju ekonomi biru yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan iklim.