
{"id":33293,"date":"2026-11-13T15:56:53","date_gmt":"2026-11-13T08:56:53","guid":{"rendered":"https:\/\/feb.unair.ac.id\/?p=33293"},"modified":"2026-11-13T15:56:58","modified_gmt":"2026-11-13T08:56:58","slug":"saat-perusahaan-ikut-mengatur-dana-zakat-cara-lembaga-zakat-menyikapinya","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/feb.unair.ac.id\/artikel-populer\/saat-perusahaan-ikut-mengatur-dana-zakat-cara-lembaga-zakat-menyikapinya\/","title":{"rendered":"Saat Perusahaan Ikut Mengatur Dana Zakat: Cara Lembaga Zakat Menyikapinya"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bayangkan sebuah perusahaan ingin menyalurkan dana sosial lewat lembaga zakat, tetapi sudah menentukan sendiri lokasi, penerima, dan bentuk programnya. Jika diterima begitu saja, dana mungkin tidak tepat sasaran. Jika ditolak, lembaga zakat kehilangan donatur besar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Situasi serba salah ini disebut donor driven, dan sedang diteliti dalam tesis Abdul Basit, mahasiswa Magister Sains Ekonomi Islam Universitas Airlangga. Ia mengusulkan panduan kerja dan lembar penilaian agar lembaga zakat bisa memutuskan dengan lebih jelas: terima, pertimbangkan, atau tolak.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Potensi Besar, Pilihan yang Sulit<\/strong><br>Potensi zakat Indonesia sangat besar. Menurut data Puskas BAZNAS yang dikutip dalam tesis, potensinya mencapai Rp327,6 triliun pada 2020, dan zakat perusahaan menjadi salah satu yang terbesar, yakni Rp144,5 triliun. Namun pada 2021, dana yang berhasil dihimpun lembaga zakat baru sekitar Rp14,7 triliun, atau 4,48% dari potensi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Karena itu perusahaan menjadi mitra yang diincar. Masalahnya, perusahaan biasanya datang dengan program sendiri yang disesuaikan dengan tujuan dan citra perusahaan, sehingga tidak selalu cocok dengan rencana lembaga zakat dan kebutuhan penerima zakat (mustahik). Lembaga zakat pun harus memilih. Jika program diterima apa adanya, hasilnya bisa kurang tepat sasaran. Jika ditolak, target penghimpunan dana bisa meleset.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Di sisi lain, zakat dalam Islam harus disalurkan kepada delapan golongan yang berhak, bukan kepada pihak lain atas kepentingan donatur. Di sinilah lembaga zakat membutuhkan titik temu.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Belajar dari Lapangan<\/strong><br>Peneliti mengambil kasus Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), lembaga zakat yang berdiri pada 2015 dan kini punya kantor perwakilan di banyak provinsi. Ia mewawancarai 12 orang: tujuh amil IZI, tiga donatur perusahaan, dan dua penerima manfaat program kerja sama perusahaan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hasilnya, permintaan perusahaan biasanya menyangkut empat hal: lokasi program, siapa penerimanya, besar dana, serta pencantuman merek dan laporan. Penerima yang diusulkan, misalnya, kerap berasal dari karyawan perusahaan sendiri seperti petugas kebersihan atau sopir. Menurut seorang pimpinan IZI, secara fikih menyalurkan zakat di sekitar tempat zakat itu dihimpun justru dianjurkan, asalkan penerimanya benar-benar memenuhi syarat.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Soal dana, IZI punya cara menjelaskan kepada donatur. Jika dana yang disediakan kurang dari kebutuhan ideal, mutu program ikut berkurang. Sebagai contoh, jumlah penerima bisa dikurangi dari 10 menjadi 6 atau 7 orang agar kualitas bantuan tetap terjaga.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Temuan pentingnya: IZI belum punya aturan baku untuk menghadapi situasi ini. Lembaga itu memakai formulir Standar Minimal Eksekusi Program (SMEP), tetapi dinilai belum cukup sebagai panduan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Jawaban: SOP dan Lembar Penilaian<\/strong><br>Peneliti menyusun prosedur operasional baku (SOP) dengan metode RACI, yaitu cara membagi tugas dengan jelas: siapa yang mengerjakan, siapa yang bertanggung jawab memutuskan, siapa yang dimintai pendapat, dan siapa yang cukup diberi tahu. Prosesnya dirinci menjadi 18 langkah, dari survei program, penawaran kerja sama, negosiasi, hingga pelaporan, dan melibatkan enam pihak: relawan atau fasilitator, tim pendayagunaan, tim edukasi dan kemitraan zakat, kepala perwakilan, biro kepatuhan syariah, serta bagian keuangan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pada tahap negosiasi, kepala perwakilan dan tim kemitraan menilai tawaran perusahaan menggunakan lembar penilaian donor driven yang mencakup aspek lokasi, penerima manfaat, besar dana, bentuk program, hingga hak amil atau bagian dana bagi pengelola. Sebelum keputusan final diambil, biro kepatuhan syariah turut dilibatkan untuk memastikan bahwa tawaran kerja sama tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah. Hasil penilaian akhir kemudian menentukan tindak lanjut yang akan diambil, yakni skor 76 sampai 100 berarti tawaran diterima dan dilanjutkan, skor 51 sampai 75 masuk dalam tahap pertimbangan serta bahan evaluasi, sedangkan skor 0 sampai 50 membuat tawaran ditolak dan tidak dilanjutkan. Meskipun demikian, apabila suatu tawaran ditolak, IZI tetap disarankan menjaga hubungan baik dengan perusahaan, misalnya melalui pemetaan kebutuhan mitra agar penawaran berikutnya lebih selaras. Peneliti juga menekankan bahwa penggunaan lembar penilaian ini tidak bersifat wajib pada setiap kesempatan; untuk proses negosiasi yang sederhana cukup dilakukan secara ringkas, sementara lembar penilaian diprioritaskan bagi kasus yang kompleks, terutama program jangka panjang seperti pemberdayaan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Mencari Titik Temu<\/strong><br>Pesan utama penelitian ini sederhana: keinginan perusahaan dan kebutuhan penerima zakat tidak harus saling meniadakan. Dengan aturan main dan penilaian yang jelas, lembaga zakat bisa menerima kerja sama yang layak, menawar yang kurang cocok, dan menolak yang tidak sesuai, tanpa merusak hubungan dengan donatur. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan penghimpunan dana sekaligus memastikan penyalurannya sesuai kebutuhan mustahik.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Perlu dicatat, model ini dirancang untuk satu lembaga, yaitu IZI, dan disusun dari wawancara dengan 12 orang pada 2022. Lembaga zakat lain mungkin perlu menyesuaikannya dengan kondisi masing-masing.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sumber: tesis Abdul Basit (2022), Magister Sains Ekonomi Islam, Universitas Airlangga, berjudul &#8220;Model Asesmen untuk Donor Driven di Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus: LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia)&#8221;.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Bayangkan sebuah perusahaan ingin menyalurkan dana sosial lewat lembaga zakat, tetapi sudah menentukan sendiri lokasi, penerima, dan bentuk programnya. Jika diterima begitu saja, dana mungkin tidak tepat sasaran. Jika ditolak, lembaga zakat kehilangan donatur besar. Situasi serba salah ini disebut donor driven, dan sedang diteliti dalam tesis Abdul Basit, mahasiswa Magister Sains Ekonomi Islam Universitas [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":101,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-33293","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-artikel-populer"]}