Petani jagung di Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, sesungguhnya bukan orang asing dengan konsep bagi hasil. Selama ini, mereka telah lama mempraktikkan sistem paron\u2014sebuah kearifan lokal yang secara prinsip menyerupai skema bagi hasil. Namun ironisnya, ketika berhadapan dengan kebutuhan modal usaha tani secara formal, mayoritas petani justru lebih mengenal dan mengandalkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis bunga dari lembaga perbankan konvensional, ketimbang skema pembiayaan syariah berbasis bagi hasil yang sebenarnya lebih dekat dengan kebiasaan mereka sendiri. Kesenjangan pengetahuan inilah yang mendorong Kartika Hidayati merancang model pembiayaan syariah yang tepat bagi pertanian jagung di Lamongan.<\/p>\n\n\n\n
Menyelami Fenomena Lapangan lewat Wawancara dan FGD<\/strong> Akad Mudharabah: Warisan Kerjasama Pertanian sejak Masa Rasulullah<\/strong> Peran BPRS, BMT, dan Bank Syariah dalam Rantai Pembiayaan Mitigasi Risiko lewat Asuransi Syariah dan Tanggung Renteng<\/strong> Salam dan Murabahah sebagai Alternatif Pembiayaan<\/strong> Sosialisasi Masif dan Sinergi Kelembagaan sebagai Kunci<\/strong> Implikasi bagi Kesejahteraan Petani dan Ekonomi Pedesaan<\/strong> Sumber artikel: Disertasi, atas nama: Kartika Hidayati, dengan Judul: Pembiayaan dalam Perspektif Syariah untuk Pertanian Jagung di Lamongan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Petani jagung di Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, sesungguhnya bukan orang asing dengan konsep bagi hasil. Selama ini, mereka telah lama mempraktikkan sistem paron\u2014sebuah kearifan lokal yang secara prinsip menyerupai skema bagi hasil. Namun ironisnya, ketika berhadapan dengan kebutuhan modal usaha tani secara formal, mayoritas petani justru lebih mengenal dan mengandalkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis […]<\/p>\n","protected":false},"author":101,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-33089","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-artikel-populer"]}
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi, dengan data dihimpun melalui wawancara, focus group discussion (FGD), dan observasi langsung ke lahan pertanian jagung di Kecamatan Kedungpring. FGD melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Lamongan, mulai dari petani, praktisi lembaga keuangan syariah, hingga pihak-pihak terkait lainnya, guna menangkap gambaran utuh tentang kebutuhan dan tantangan pembiayaan pertanian di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Penelitian ini menemukan bahwa sistem mudharabah (bagi hasil) sangat relevan digunakan lembaga keuangan syariah untuk menyalurkan permodalan di bidang pertanian, mengingat skema kerja sama pertanian berbasis bagi hasil bukanlah konsep baru dalam Islam. Sejak masa Rasulullah SAW, telah dikenal akad-akad kerja sama pertanian seperti muzaraah, mukhabarah, dan mutsaqah\u2014yang secara prinsip menjadi fondasi historis bagi penerapan pembiayaan pertanian syariah di era modern.<\/p>\n\n\n\n
<\/strong>Temuan penelitian menunjukkan bahwa BPRS dan BMT\/koperasi syariah (Kopsyar) paling tepat menjadi mitra langsung petani jagung maupun gabungan kelompok tani, mengingat pangsa pasar kedua lembaga ini memang menyasar segmen mikro dan menengah. Bank syariah sendiri dapat berperan sebagai mitra lembaga keuangan mikro syariah tersebut melalui model executing, di mana bank syariah membantu likuiditas lembaga keuangan mikro syariah yang kemudian menyalurkannya kepada petani, baik secara langsung maupun melalui gabungan kelompok tani (Gapoktan). Skema ini menggunakan dua akad sekaligus: musyarakah antara bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah karena keduanya berkongsi modal, serta mudharabah antara lembaga keuangan mikro syariah dan petani atau Gapoktan\u2014sebuah pilihan akad yang tepat mengingat pendapatan petani baru diperoleh saat panen tiba.<\/p>\n\n\n\n
Untuk meminimalkan risiko pembiayaan berbasis bagi hasil, penelitian ini merekomendasikan sejumlah mekanisme mitigasi, di antaranya penggunaan asuransi syariah bagi petani serta penerapan sistem tanggung renteng di antara anggota gabungan kelompok tani. Sistem tanggung renteng ini dijalankan melalui iuran rutin yang disimpan dalam rekening perbankan, sehingga dapat berfungsi sebagai jaring pengaman kolektif bila suatu saat terjadi gagal bayar atau kendala pada masa panen.<\/p>\n\n\n\n
Selain skema bagi hasil, penelitian ini juga mengidentifikasi akad salam dan murabahah sebagai alternatif pembiayaan pertanian jagung. Berdasarkan hasil FGD bersama para praktisi lembaga keuangan syariah, akad salam justru menjadi akad yang paling banyak digunakan selama ini untuk memenuhi kebutuhan permodalan pertanian, karena tingkat risikonya yang lebih kecil dibandingkan skema bagi hasil. Sementara itu, akad murabahah lebih banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan petani dalam pengadaan alat-alat produksi pertanian.<\/p>\n\n\n\n
Penelitian ini menegaskan bahwa selama ini petani belum pernah mendapatkan sosialisasi memadai tentang pembiayaan syariah, padahal respons petani terhadap konsep ini tergolong positif ketika diperkenalkan. Karena itu, sosialisasi yang masif dan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak. Penelitian ini turut merekomendasikan pembentukan sebuah lembaga berbentuk koperasi pertanian jagung yang dapat menjembatani petani, pemerintah, lembaga keuangan, dan industri sekaligus. Dukungan penuh dari pemerintah kabupaten Lamongan dinilai krusial, mengingat lembaga keuangan syariah akan kesulitan bersaing memasarkan produk pembiayaannya tanpa sokongan kebijakan, khususnya menghadapi pemberi kredit konvensional yang sudah lebih dahulu menyasar petani di Kedungpring.<\/p>\n\n\n\n
Model pembiayaan syariah berbasis kearifan lokal semacam ini berpotensi memperluas akses permodalan yang lebih adil bagi petani, sejalan dengan capaian SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) melalui penguatan ekonomi pedesaan berbasis pertanian. Sementara itu, gagasan pembentukan koperasi pertanian yang menjembatani petani, pemerintah, lembaga keuangan, dan industri mencerminkan semangat SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan), menegaskan bahwa keberhasilan pembiayaan syariah di sektor pertanian sangat bergantung pada sinergi lintas pemangku kepentingan, bukan upaya satu pihak semata.<\/p>\n\n\n\n